Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
DOSEN Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM Hempri Suyatna mengatakan, beberapa kebijakan bantuan sosial yang akan diluncurkan pemerintah dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan PHK dan penurunan daya beli.
Isu PHK telah menjadi yang merambah lintas sektor, tidak hanya industri padat karya seperti garmen dan tekstil yang sebelumnya dominan terdampak, kini gelombang PHK juga menyentuh industri teknologi dan media.
“Bahkan media-media besar sudah melakukan penyesuaian konten, efisiensi tenaga kerja, dan perubahan pola bisnis,” terang Hempri yang juga peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM saat menjadi pemateri dalam Sekolah Wartawan, Senin (26/5).
Ia menyebut, dari Survei Asosiasi Pedagang Indonesia, terdapat beberapa faktor utama penyebab PHK, antara lain penurunan daya beli masyarakat, efisiensi anggaran perusahaan, kenaikan biaya produksi, otomatisasi dan adopsi teknologi, serta ketergantungan pada pasar ekspor.
Kondisi ini tentunya membawa dampak signifikan pada struktur sosial ekonomi masyarakat. Salah satu yang paling disorot adalah potensi menurunnya kelas menengah.
"Ketika kelas menengah turun, daya beli melemah, angka kemiskinan pun berisiko naik,” tuturnya. Ia pun menyebut, pemberian bantuan sosial yang insidental dinilai tidak cukup.
Dalam hal ini, Hempri memberikan sejumlah langkah yang direkomendasikan untuk mengatasi adanya PHK. Pemerintah sebaiknya melakukan kebijakan yang bisa berdampak jangka panjang.
Pertama, revisi Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2024 perlu dilakukan, salah satunya terkait regulasi yang membatasi masuknya produk asing secara masif dan tidak terkontrol.
Ia juga mendorong ekosistem pengembangan usaha yang kondusif, membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi korban PHK seperti kaartu prakerja, serta pengadaan hilirisasi inovasi.
"Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial serta stimulus yang diberikan kelas menengah, meliputi akses modal, teknologi, pemasaran, dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar yang nyata," jelas dia. (AT/E-4)
Kebijakan sepihak tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, para pekerja yang diberhentikan tidak diberikan penjelasan atau alasan yang logis oleh pihak perusahaan.
Microsoft melakukan PHK sekitar 9.000 karyawan, sekitar 4% dari total tenaga kerja globalnya.
Pengamat ekonomi Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Jika sebelumnya bahasa Inggris menjadi standar, kini bahasa Mandarin mulai mencuat sebagai keahlian baru yang dibutuhkan dalam dunia profesional modern.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) menaruh perhatian terhadap fenomena PHK yang melanda pekerja media.
TREN belanja dan konsumsi masyarakat menjelang Lebaran tahun ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksi perputaran uang pada momentum Lebaran 2025 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
Momen bulan puasa dan lebaran ini dapat menjadi salah satu pembuktian kondisi perekonomian di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved