Segera Bongkar Pagar Laut, PT TRPN Akui Lakukan Reklamasi Tanpa Izin di Bekasi

TIM Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tim Polsus PWP3K) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyelesaikan verifikasi dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut oleh PT TRPN di Bekasi, Jawa Barat.

Hasil pemeriksaan pada Kamis (6/2) mengonfirmasi adanya pelanggaran terkait Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang laut dan reklamasi yang tidak berizin.

"PT TRPN telah mengakui pelanggaran dalam kegiatan reklamasi dan menyatakan kesiapan untuk dikenakan sanksi administratif, termasuk pembongkaran bangunan, serta pemulihan fungsi ruang laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 31/2021," ujar Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, Jumat (7/2).

Baca juga : Pengusutan Pagar Laut Bekasi, KKP: PT TRPN Terancam Sanksi

Selain itu, sambungnya, PT TRPN akan menyampaikan justifikasi teknis atas sebagian area yang diklaim belum dimanfaatkan serta melakukan penghitungan nilai investasi melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

"Berdasarkan hasil verifikasi ini, nilai denda administratif akan segera ditetapkan setelah penghitungan nilai investasi selesai dilakukan," ungkapnya.

PT TRPN, tambah Doni, diminta segera untuk membongkar sebagian pagar untuk memastikan akses nelayan melaut tidak terganggu.

"KKP memastikan akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (Fal/E-2)