Anggaran Kementerian PU 2025 Dipangkas Habis-habisan

PAGU anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) anggaran 2025 dipangkas habis-habisan. Dari pagu semula Rp110,95 triliun, dipangkas sebesar Rp81,38 triliun. Efisiensi anggaran itu telah disepakati oleh Komisi V DPR RI dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/2).

"Sehingga, sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp29,57 triliun," ungkap Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan resmi, Kamis (6/2).

Total anggaran tersebut terdiri dari non rupiah murni Rp16,31 triliun dan rupiah murni Rp13,26 triliun. Dody menjelaskan angka pagu anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Baca juga : Pakar UGM Ragu Langkah Efisiensi Anggaran Prabowo Mampu Capai Target

Menteri PU menjelaskan efisiensi anggaran TA 2025 tersebut menyebabkan 10 perubahan pola kerja di kementeriannya yang mencakup pembatalan kegiatan fisik single year contract (SYC) menjadi multi years contract (MYC) baru. Ini bersumber dari rupiah murni, pembatalan pembelian alat baru, penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas, pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK). Lalu, kegiatan seremonial ditiadakan, rapat/seminar luring dihapus, peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, dan efisiensi belanja non operasional.  

Pada kesempatan ini, Dody juga menyampaikan realisasi serapan anggaran Kementerian PU untuk TA 2024 mencapai 93,5% atau Rp169,82 triliun dari total anggaran Rp181,62 triliun dengan capaian fisik mencapai 95,48%. Dari 2.946 paket kontraktual sebesar Rp111,65 triliun, telah terkontrak pada tahun 2024 sebanyak 2.945 paket sebesar Rp111,32 triliun atau 99,7% dari target.

Capaian ini sudah menghasilkan beberapa infrastruktur strategis yang siap diresmikan, antara lain 6 proyek strategis ketahanan pangan, 3 proyek strategis revitalisasi sekolah/madrasah, 11 proyek strategis Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan 61 proyek strategis lainnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pada rapat kali ini hanya menyepakati nilai pagu anggaran TA 2025 saja, sedangkan untuk program kerjanya belum bisa disetujui.

“Pembahasan rincian program kerjanya akan diagendakan kembali pada rapat berikutnya secara khusus bersama setiap kementerian atau lembaga,” katanya. (Z-9)