Headline

Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.

Fokus

Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.

Kecelakaan Maut Tol Ciawi, Pemerintah Dinilai Tak Serius Tangani Truk Kelebihan Muatan

Insi Nantika Jelita
06/2/2025 11:36
Kecelakaan Maut Tol Ciawi, Pemerintah Dinilai Tak Serius Tangani Truk Kelebihan Muatan
ilustrasi(Antara Foto)

KOORDINATOR  Indonesia Toll Road Watch (ITRW) Deddy Herlambang berpendapat kecelakaan maut di jalan tol yang kerap terjadi memperlihatkan bahwa pemerintah tidak serius menekan keberadaan truk muatan berlebih atau dikenal over dimension over loading (ODOL).

Teranyar, kejadian lecelakaan beruntun yang terjadi di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, KM 41+400 Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta pada 4 Februari 2025 pukul 23.30 WIB. Sebanyak delapan orang meninggal dunia dan 11 luka-luka akibat kecelakaan yang diduga terjadi karena truk tersebut ODOL.

"Kecelakaan di Tol Ciawi bukti bahwa pemerintah tidak pernah serius menekan zero ODOL karena kecelakaan truk itu setiap tahun bertambah terus," ujar Deddy dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Kamis (6/2).

Ia mengungkapkan angka kecelakaan di jalan tol masih amat tinggi setiap tahunnya dengan truk ODOL menjadi salah satu penyumbang kecelakaan terbesar. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas (Korlantas) RI, tiap satu jam ada 3-4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

"Kita sudah krisis keselamatan. Truk ODOL tidak pernah selesai dari masalah keselamatan. Hampir setiap hari terulang," imbuh Deddy.

Ia kemudian menuturkan yang selalu menjadi kambing hitam dari kecelakaan ODOL ialah supir. Padahal, kata Deddy, stakeholder pemilik truk atau pengusaha angkutan  dianggap juga bertanggung jawab atas insiden maut yang terjadi. 

"Pemerintah sendiri juga bisa dianggap salah karena abai dalam keselamatan jalan," tambahnya. 

Koordinator ITRW itu menegaskan aspek keselamatan jalan yang seharusnya menjadi fokus utama pada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak bisa ditawar apapun. Termasuk, dengan dalih efisiensi anggaran. 

"Kita tidak bisa selalu membicarakan teknis soal rem blong dan lainnya karena itu masalah hilir. Sedangkan, yang bermasalah adalah hulunya," pungkasnya.

(H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya