Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai keputusan Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg sudah tepat.
“Maraknya antrean masyarakat di mana-mana, dan bahkan kebijakan tersebut justru menimbulkan kegaduhan serta protes di mana-mana karena tambah menyulitkan. Artinya Presiden selalu atensi langsung dengan keluhan dan aspirasi masyarakat,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (4/2).
Lebih lanjut, menurutnya kebijakan pemerintah untuk menjaga dan mengontrol peredaran subsidi gas elpiji 3 kg sudah baik. Tujuannya agar tidak diselewengkan dan dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Namun demikian, ke depannya pemerintah dapat melakukan uji coba terlebih dulu disertai edukasi langsung kepada pengecer dan masyarakat. Baik itu soal pemahaman tentang subsidi tepat sasaran maupun penerapan tools ataupun aplikasi soal pendaftaran NIB.
“Hal ini agar tidak menimbulkan hal yang malah kontraproduktif,” pungkasnya. (H-2)
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Apabila ditemukan kendala ketersediaan LPG atau harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), masyarakat dapat segera melapor melalui layanan pelanggan di 135.
Jika ada oknum yang menyalahgunakan subsidi ini untuk keuntungan pribadi, tindakan tegas akan diambil, termasuk kemungkinan pemeriksaan oleh aparat hukum.
PT Pertamina Patra Niaga menyoroti maraknya informasi keliru mengenai elpiji 3 kg yang beredar di media sosial.
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
pemerintah yang melarang penjualan gas elpiji 3 kg ke pengecer menyusahkan warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Warga terpaksa membeli Bright gas sebagai pengganti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved