Pemerintah tidak Boleh Keluar Uang untuk Bongkar Pagar Laut

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendorong pemerintah untuk tidak mengeluarkan dana sepeser pun untuk membongkar pagar laut yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Langkah itu harus dilakukan untuk menunjukkan keseriusan pengambil keputusan dalam melawan perbuatan yang tak sejalan dengan konstitusi.

"Kita ingin pagar itu dibongkar dan itu harus ditanggung oleh pelaku yang melakukan pemagaran. Dari situ kan kita bisa lihat taringnya dari KKP, berani tidak mereka mendorong si pelakunya ini untuk membongkar apa yang sudah mereka buat," kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati saat dihubungi, Senin (13/1).

Sekali pun pagar laut Tangerang itu dibangun oleh nelayan, dia meyakini nelayan itu bagian dari pemilik modal atau perusahaan besar. Menurutnya, nelayan tradisional tidak mungkin mau merogoh kocek untuk membangun pagar yang mempersulit aktivitas melaut mereka sendiri.

Pencarian dan pengungkapan pelaku juga perlu dilakukan segera. Itu untuk mencegah dan mengantisipasi aksi korporasi terselubung dibalik pembangunan pagar itu.

"Yang kami khawatirkan ini jadi ada wacana baru untuk mengeluarkan izin dan lain-lain. Kami rasa laut tidak boleh diprivatisasi seperti itu, dan seharusnya KKP jangan pernah mengeluarkan izin untuk hal yang privatisasi seperti ini," pungkas Susan. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika