Ini Kunci Sukses Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

INDEF sudah memprediksi tingkat pertumbuhan tahun ini dan tahun depan akan stagnan 5%. Alasannya, selama ini tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini saat PMI sektor tersebar di dalam kue ekonomi ini terus menurun dan jatuh di bawah 50%. 

"Dengan sektor industri yang diabaikan tanpa kebijakan berarti seperti ini, apakah layak kita berharap tumbuh 8%?" ujar Didik J Rachbini, ekonom senior Indef, dalam keterangannya, Rabu (25/12). Sektor industri tumbuh rendah selama ini dalam beberapa tahun hanya sekitar 3%-4%. 

Ini menunjukkan kinerja yang tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan di atas 5%, apalagi 7%, seperti target Jokowi atau target 8% pada pemerintahan Prabowo Subianto. Jika industri tumbuh rendah seperti ini, sulit mencapai target yang tinggi tersebut. Selama pemerintahan Jokowi, sektor ini diabaikan sehingga target pertumbuhan 7% sangat meleset.

Baca juga : Indonesia Terancam Kehilangan Rp308 Triliun dari Penyeragaman Kemasan Rokok

Sektor industri terjebak ke proses deindustrialisasi dini. Jebakan ini harus diterobos dengan reindustrialisasi berbasis sumber daya alam Indonesia yang kaya, bersaing dan memenangkan pasar internasional yang luas, dan otomatis berjaya di pasar domestik. "Yang harus dijalankan dan terbukti sukses di negara industri ialah resouce-based industry, led-export industry, atau outward looking industry," papar Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina.

Strategi industri ini pernah dijalankan pemerintah Indonesia pada 1980-an dan awal 1990-an dengan hasil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 7%-8%. Tanpa perubahan strategi seperti ini, mustahil mencapai target pertumbuhan 8%. Strategi industri bersaing di pasar internasional ini menjadi kunci berhasil atau tidaknya target pertumbuhan tersebut.

Didik melanjutkan bahwa permintaan global mengalami perlambatan sehingga menerobos pasar internasional tidak mudah lagi. Karena itu, pasar-pasar baru di luar Eropa, Tiongkok, AS perlu dijadikan sasaran perdagangan luar negeri Indonesia. Para duta besar diberi target untuk meningkatkan ekspor dan menjadikan neraca dagang bilateral menjadi positif.

Baca juga : Ekonomi Melambat, Prabowo harus Kendalikan Inflasi dan Beri Stimulus ke Masyarakat

Di luar permasalahan sektoral, ada masalah fiskal yang kita hadapi, yakni utang dari tahun ke tahun terus membengkak dari persentase, apalagi nominalnya. Dari 2010 sampai dengan 2024 rasio utang Indonesia terhadap PDB terus naik dari 26% menjadi 38,55%. Total utang pemerintah sebesar Rp8.473,90 triliun per September 2024.

"Ini merupakan praktik kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, mengikuti hukum politik bahwa rezim memaksimumkan bujet (teori budget maximazer) tanpa kendali, tanpa control, dan tanpa check and balances yang sehat. Politik anggaran hanya refleksi dari politik yang sakit, demokrasi yang dikebiri, dan dilumpuhkan selama 10 tahun ini," tegasnya. 

Karena seantero dunia sudah tahu pemimpin di Indonesia kemaruk utang, imbuh dia, tingkat suku bunga tergerak naik tidak masuk akal. Suku bunga obligasi utang ini paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Indonesia harus menaikkan tingkat suku bunga yang atidak masuk akal sampai 7,2% dengan konsekwensi harus dibayar oleh dan menguras pajak rakyat dalam jumlah yang besar. 

Baca juga : Prabowo Mengaku Sering Diejek terkait Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Tingkat bunga obligasi di Thailand hanya 2,7%, Vietnam 2,8%, Singapura 3,2%, dan Malaysia 3,9%. Tingkat suku bunga tinggi ini karena penarikan utang baru dari tahun ke tahun sudah di atas Rp1.000 triliun setiap tahun. 

Akibatnya, kualitas belanja memburuk. Porsi membayar bunga utang menjadi paling besar dari seluruh belanja kementerian negara. Belanja pemerintah pusat semakin digerogoti pembayaran bunga utang, yang naik pesat dari 11,09% (2014) menjadi 20,10% (2024). Dampaknya akan menimpa pemerintahan Prabowo.  

Belanja nonproduktif semakin mendominasi sedangkan belanja produktif mengecil. Belanja nonproduktif diamati dari belanja pegawai dan belanja barang. Pada 2014, porsi dua belanja terebut sekitar 34%, naik menjadi 36% pada 2024. Setiap tahun untuk bunganya saja (tidak termasuk pokok) harus menguras pajak rakyat sebesar Rp441 triliun untuk membayar utang. (RO/Z-2)