Penggunaan Air Tanah Dalam Perlahan-lahan akan Membuat Jakarta Tenggelam

Despian Nurhidayat
23/12/2024 13:48
Penggunaan Air Tanah Dalam Perlahan-lahan akan Membuat Jakarta Tenggelam
(MI/DESPIAN)

PENGAMAT lingkungan, Firdaus Ali mengatakan bahwa air adalah hal yang menyangkut hajat hidup kita bersama. Tidak saja makhluk hidup, tapi makhluk tidak hidup juga membutuhkan air. Untuk itu, air merupakan hal yang melekat dengan kehidupan manusia. 

“Ketika kita bicara air kita bicara tentang diri kita, komunitas kita, kota kita dan juga negeri ini. Kita sedang ada dalam titik krisis iklim dan air. Kelebihan yang tidak bisa kita kelola akhirnya jadi bencana dan kekurangan yang sepanjang waktu yang tidak bisa kita penuhi itu adalah air. Terutama ketika bicara di Jakarta ketersediaan air bersih menjadi krusial,” ungkapnya dalam dialog publik bertajuk Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Air Minum di Jakarta, Senin (23/12). 

Lebih lanjut, Ali menambahkan bahwa dia merupakan orang pertama sejak 2008 yang mengatakan Jakarta akan tenggelam. Pasalnya, tidak ada kota di dunia dengan laju turun muka tanah tertinggi kecuali Jakarta. 

“Karena laju turun permukaan tanahnya cepat sekali, air laut pelan-pelan 5-6 milimeter per tahun naik. Saya bahkan pernah membuat karikatur pada 2045 pinggir laut Jakarta itu akan ada di Monas. Saking saya gemesnya. Tujuan saya bukan menakut-nakuti tapi kemungkinan itu bisa terjadi,” tegas Ali. 

“Kemarin 16 Desember 2024 air pasang itu plus 2,85 meter di atas min c level Tanjung Priok. Padahal tanggul kita rata-rata cuma 2,2 meter sampai 2,5 meter. Jadi Jakarta tetap akan kena banjir sampai kapan pun selama tanggul tidak dinaikkan,” sambungnya. 

Ali menekankan bahwa salah satu faktor turunnya permukaan tanah di Jakarta hang cepat disebabkan oleh air minum yang selama ini dipakai, baik itu di gedung perkantoran atau apartemen, menggunakan air tanah dalam. 

“Kalau itu diambil secara masif dan tidak diisikan kembali, otomatis tanahnya akan turun terus ke bawah. Kita akan tenggelam di 2050 nanti. Makanya saya senang PAM Jaya ini bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan seluruh Jakarta. Jadi sebetulnya boleh mengambil air tanah dalam tapi diisikan kembali. Di banyak negara juga aturannya seperti itu. Tapi di Jakarta tidak,” ujar Ali. 

Di tempat yang sama, Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU, Anang Muchlis penyaluran air PDAM di Jakarta saat ini masih menjadi tentangan, khususnya terkait dengan pemeliharaan pipa yang usianya sudah tidak layak pakai. 

“Banyak pipa besar di Jakarta ini yang usia fungsinya sudah selesai. Sehingga memang dibutuhkan penggantian. Tapi memang untuk mengganti pipa ini dibutuhkan investasi yang cukup besar sekali dan ini menjadi permasalahan sendiri untuk penyelenggaraan air minum di Jakarta. Namun ini tidak terjadi di Jakarta saja. Hampir semua wilayah di Indonesia kondisi pipanya seperti ini,” ucap Anang. 

Selain itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai akses air minum aman, dapat dilakukan melalui rencana pengamanan air minum atau air PAM yang meliputi perencanaan, penyusunan, pengecekan dan pengkajian, diperlukan percepatan penyusunan air PAM sebagai upaya pengamanan suplai air minum, mulai dari sumber hingga ke konsumen yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan manajemen analisis risiko untuk menjamin air minum yang disuplai aman dikonsumsi bagi konsumen dari segi kualitas atau kesehatan. 

Pendekatan penerapan air PAM dilakukan berbasis sistem sehingga identifikasi risiko dilakukan dari hulu ke hilir di mana setiap risiko dan pengendaliannya bisa diidentifikasi dan divalidasi. Penyusunan dokumen air PAM diselenggarakan oleh penyelenggara air PAM baik BUMD, BLUD, UPTD mau pun kelompok masyarakat.

“Jadi memang air PAM ini sangat penting disusun dan dimiliki oleh semua penyelenggara air minum di Indonesia. Beberapa wilayah saya menyebut Kota Malang dan Kabupaten Malang, di mana Kota Malang mengambil air baku dari Kabupaten Malang, namun ada konflik yang mengakibatkan pengambilan air baku itu tidak perbolehkan dan disetop. Namun karena Kota Malang sudah memiliki air PAM dan diaplikasikan, sehingga adanya penghentian air baku tidak sampai menghentikan pendistribusian air minum kepada masyarakat,” tuturnya. 

Di lain pihak, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan kenaikan tarif PDAM di Jakarta harus dilakukan karena sudah sekitar 17 tahun tarif ini tidak pernah berubah. “Jadi tidak mungkin semua barang naik tapi tarif air tidak. Maka dari itu harus segera diputuskan. Kalau tidak mau ada kenaikan tarif pemerintah harus berikan subsidi supaya ada pembangunan infrastruktur baik itu pipa dan segala macamnya supaya kualitas air di seluruh Jakarta itu menjadi baik. Pipa ini kan menjadi persoalannya. Jadi kenaikan tarif ini menjadi keharusan karena kalau tidak kualitas air tidak akan pernah baik,” kata dia. 

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menambahkan, pada dasarnya pengaturan tarif publik harus memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat khususnya pengguna PDAM seperti apa, sehingga formulasi dan struktur tarifnya menyesuaikan hal tersebut. 

“Kalau dari data survei YLKI kan 44% pelanggan PDAM pemakaiannya Rp100 ribu sampai Rp250 ribu. Ini menurut saya struktur tarifnya harus lebih berpihak pada kelompok tersebut kenaikannya. Tapi masyarakat juga harus mulai cerdas dalam mengalokasikan pendapatannya. Jangan sampai untuk baik tarif ini untuk air yang begitu penting dan vital menolak, tapi pengeluaran yang tidak perlu di rumah tangga malah tinggi. Misalnya konsumsi rokok, gula dan sebagainya. Ini harus ada reposisi dalam pengeluaran,” ujar Tulus. 

Namun demikian, menurutnya aspek pelayanan juga harus diperhatikan. Pasalnya dari survei YLKI, dari skor 0-50 terkait pelayanan, belum ada yang menyentuh 50 dan ini menjadi tugas PAM Jaya agar meningkatkan kepuasan pelanggan.

“Kemudian bayangan saya Jakarta ini harus 100% dipasok dengan air PDAM agar masyarakat tidak menguras air tanah sedemikian rupa. Kita tahu kan air tanah digerus terus tapi ruang terbuka hijaunya semakin tipis karena ada pembangunan gedung dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat rawan untuk kondisi tanah di Jakarta,” jelasnya. 

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengatakan bahwa ketika air PAM masuk ke wilayah masyarakat di penyambungan baru, akan melakukan penghematan ekonomi yang luar biasa. 

“Kalau beli galonan air apalagi di kawasan pesisir pantai, biaya beli air bisa Rp400 ribu sampai Rp1 juta sebulan. Kalau air PAM masuk ke sana hanya Rp50 ribu per bulan. Tapi untuk nyampai ke sana perlu pipa dan ini yang kita perlukan. Untuk menyambungkan 1.092.000 membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau Rp24 triliun sepanjang 70 ribu km,” urai Arief. 

Padahal, pihaknya sudah menerima Peraturan Gubernur untuk melakukan penyesuaian tarif PDAM dan harusnya sudah berlaku sejak Oktober 2024. “Tapi kami terus lakukan sosialisasi terlebih dahulu sampai ke konsumen agar tidak terjadi keberatan. Ini semata-mata untuk menyejahterakan masyarakat yang belum kebagian air karena wilayah Barat-Utara Jakarta airnya semuanya asin,” tandasnya. (S-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya