Dukung Transaksi Keuangan Digital saat Nataru lewat Kolaborasi Lintas Sektor

Bank Indonesia memproyeksikan kebutuhan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, meningkat 2,56% dari realisasi periode yang sama di tahun sebelumnya. Saat itu, kebutuhan uang tunai hanya Rp130,37 triliun. Proyeksi ini juga mempertimbangkan lonjakan transaksi pembayaran nontunai yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat, di mana diperkirakan lebih dari 110,6 juta orang akan melakukan perjalanan selama perayaan Nataru 2024/2025.

Berkaca dari hal itu, PT Jalin Pembayaran Nusantara, sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa, memperkuat komitmennya terhadap keamanan pembayaran digital dan kesiapan operasional dalam mengantisipasi lonjakan transaksi keuangan selama periode peak season libur Nataru. 

"Kami telah menyiagakan personel 24 jam tujuh hari untuk memastikan operasional jaringan ATM Link dan layanan transaksi digital lainnya, seperti QRIS dan Debit, berjalan lancar sepanjang periode ini. Kami juga mengoperasikan Posko Nataru yang aktif sejak 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, berfokus pada titik-titik tanggal dengan peningkatan transaksi tertinggi. Posko ini akan mendukung lebih dari 80 member perbankan dan fintech yang tergabung dalam layanan Link,” jelas Direktur Operasional Jalin, Argabudhy Sasrawiguna, Sabtu (21/12).

Baca juga : BI Siapkan Rp117,7 Triliun Uang Kartal untuk Periode Nataru

Dengan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan, Jalin bersama para pemangku kepentingan di industri sistem pembayaran nasional berkomitmen untuk menghadirkan ekosistem keuangan digital yang aman, andal, dan inklusif selama periode Nataru2024/2025.

“Kolaborasi lintas sektor, peningkatan literasi masyarakat, dan penerapan teknologi deteksi dini menjadi pilar utama dalam mengatasi tantangan operasional dan keamanan selama periode Nataru 2024/2025 ini. Dengan sinergi yang baik, kami optimis dapat mendukung kelancaran operasional transaksi sistem pembayaran nasional untuk memberikan nilai tambah bagi industri perbankan dan fintech selama perayaan Natal dan TahunBaru,” pungkas Arga.
 
Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Keamanan TeknologiInformasi & Komunikasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono mengungkapkan bahwa periode peak season sering kali menjadi puncak peningkatan aktivitas transaksi yang memerlukan pengawasan ketat terhadap potensi transaksi mencurigakan. 

PPATK mencatat, sejak Januari sampai dengan November 2024, telah diterima 121.253 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), di mana 21,3% di antaranya terkait dengan kasuspenipuan, dan angka ini diperkirakan akan meningkat pada periode peak season ini.

"Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan keamanan yang komprehensif, mencakup aplikasi, jaringan, end-point, dan akses, serta teknologi deteksi dini yang mampu mengidentifikasi pola anomali transaksi secara real-time untuk meminimalkan potensi transaksi mencurigakan," tuturnya.
 
Sementara itu, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) turut menanggapi situasi ini dengan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang risiko keamanan siber.

"Sebagai bagian dari ekosistem sistem pembayaran digital, ASPI mengajak industri perbankan dan fintech untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara melindungi data pribadi dan menghindari ancaman siber seperti phishing dan penipuan digital lainnya. Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga membangun ekosistem pembayaran yang lebih amandan inklusif sebagai bagian dari tanggung jawab bersama,” sebut Head of Product & Technology ASPI, Tata Martadinata. (Z-11)