Lewat Public Hearing, BBPP Lembang Evaluasi Standar Layanan Publik

BALAI Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang menggelar public hearing untuk mengevaluasi dan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) sekaligus guna mengetahui kesan dan saran stakeholder tentang jenis layanan dan penyelenggaraan layanan publik. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun dan menetapkan SPP sebagai acuan.

Public hearing yang dilaksanakan secara hybrid, baik daring melalui zoom meeting maupun luring diikuti peserta sebanyak 300 orang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, program utama kementerian yang dipimpinnya adalah mencapai swasembada pangan.

“Dengan kolaborasi berbagai pihak dan secara teknis menerapkan intensifikasi lahan, ekstensifikasi lahan serta menerapkan smart farming maka saya meyakini sesuai arahan Presiden RI bahwa swasembada pangan bisa terwujud,” tutur Amran dalam keterangan, Sabtu (14/12/2024).

Baca juga : Kementan Latih Pemangku Kebijakan Negara-Negara Afrika Agribisnis Padi

Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika, berharap dari kegiatan itu pihaknya dapat mengetahui kesan dan saran stakeholder tentang jenis layanan dan penyelenggaraan layanan publik, khususnya untuk mendukung meraih swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Disebutkan bahwa para peserta yang hadir dalam public hearing itu ialah stakeholder BBPP Lembang yaitu Dinas Pertanian provinsi/kabupaten/kota di wilayah binaan BBPP Lembang, sekolah, universitas, pengelola P4S, pihak swasta, mitra penyedia barang dan jasa, dan seluruh pegawai. Public hearing juga mengundang narasumber dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat. Kegiatan itu digelar BBPP Lembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian pada Kamis (12/12/2024). 

Narasumber dari Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Siti Julaeha, mengapresiasi BBPP Lembang. “Secara keseluruhan acaranya sukses. Semoga dengan adanya kegiatan Public Hearing, pelayanannya menjadi lebih baik dan stakeholder merasa terpuaskan menerima layanan dari BBPP Lembang," kata Siti.

Hal senada disampaikan perwakilan tamu undangan dari P4S Al-Mukhlis Kabupaten Bandung, Dadang Sulaeman. “Public hearing ini bagus, sebagai ajang bertukar pendapat dan menerima masukan dari para penerima layanan di BBPP Lembang,” ujarnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyampaikan pentingnya pengembangan SDM pertanian untuk mencapai program utama Kementan. (P-3)