Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menunjuk tiga koperasi untuk menjalankan pilot project atau proyek percontohan program makan bergizi gratis (MBG). Mereka adalah Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Bandung, Jawa Barat, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD (Koperasi Sekunder) di Bandar Lampung, Lampung, dan Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat Sae Pujon di Malang, Jawa Timur.
“Ada tiga koperasi yang telah kita tinjau dan dipersiapkan untuk program tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/11).
Menkop memastikan dalam program MBG, koperasi juga menjadi satuan pelayanan dengan menyediakan koperasi penyedia dapur dan manajemen sumber daya manusia (SDM). Koperasi dinilai memiliki peran pengadaan bahan pangan yang meliputi koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi pesantren induk koperasi dan lainnya.
“Koperasi juga hadir sebagai penyediaan bahan pangan, meliputi koperasi produsen seperti petani, peternak, dan nelayan. Serta, koperasi Pasar bersama koperasi unit desa (KUD), BUMDes, dan lainnya,” kata Budi.
Selanjutnya, dalam mendukung swasembada pangan, Kemenkop terus mengembangkan Minyak Makan Merah untuk Rakyat atau disebut MIRA. “Diharapkan kehadiran Minyak Makan Merah ini bisa digunakan untuk menyukseskan MBG,” ucapnya.(S-1)
PEMERINTAH akan meningkatkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai Rp171 triliun pada kuartal IV 2025.
Kehadiran SPPG mendorong kebiasaan makan sehat di kalangan siswa karena sebelumnya ada kecenderungan mereka memilih jajanan instan
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku telah mengevaluasi dan melakukan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.
Implementasi MBG belum sesuai harapan. Misalnya, program ini seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.
Pemprov membutuhkan arahan dan perizinan dari BGN terkait pelaksanaan sarapan gratis.
Laporan ke KPK tersebut tetap harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis itu dilakukan.
Berkat dukungan dari mereka, berbagai hambatan dalam pembentukan di desa/kelurahan dapat tertangani dengan baik.
Keberadaan Kop Des ini diharapkan mampu memperpendek rantai pasok dan melancarkan distribusi barang dan jasa hingga ke tingkat desa.
Kemenkop terus melakukan percepatan penyelesaian pembahasan RUU Perkoperasian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved