Bioekonomi untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Transisi Rendah Karbon

DALAM beberapa dekade terakhir, konsep bioekonomi semakin banyak dibahas sebagai salah satu upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan transisi ekonomi rendah karbon. Sebagai negara dengan megabiodiversitas, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam bioekonomi. Secara luas, bioekonomi dipahami sebagai sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat menggantikan bahan baku berbasis fosil. 

Salah satu catatan penting dari berbagai negara yang telah mengadopsi model ini yaitu pentingnya memastikan bahwa pemanfaatan dilakukan secara bertanggung jawab untuk lingkungan dan sosial, terutama pelibatan masyarakat lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bioekonomi memiliki potensi besar sebagai pilar transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. 

Dengan 62% daratan Indonesia merupakan kawasan hutan, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis hayati secara berkelanjutan. Kebijakan multiusaha kehutanan hadir untuk menjadi inovasi kebijakan yang dapat mendukung semangat transformasi ekonomi Indonesia. Namun hingga kini, belum terdapat definisi tunggal bioekonomi yang diakui secara global, termasuk Indonesia. 

Baca juga : Satu Dekade Pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan belum ada kerangka jelas dan panduan praktis mengenai bioekonomi yang dapat diadopsi oleh para pemangku kepentingan, menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaannya, seperti terbatasnya pemahaman kolektif, belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah, dan lemahnya sinergi antara sektor-sektor terkait. "Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk merumuskan konsep dan prinsip bioekonomi yang dapat diadopsi di tingkat nasional. Inisiatif ini tidak hanya melibatkan pengembangan kerangka konseptual yang jelas dan disepakati, tetapi juga penerapan praktisnya di berbagai sektor," ujar Vivi. 

Sebagai upaya mewujudkan ekonomi berbasis sumber daya hayati yang inklusif dan berkelanjutan, pihaknya menggelar Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop di Jakarta, Senin (2/12). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman konsep bioekonomi, mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor, serta penandatanganan memorandum of understanding (MoU) untuk proyek percontohan bioekonomi di sektor kehutanan melalui praktik multiusaha kehutanan. "Acara Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop merupakan langkah awal untuk menyusun kerangka bioekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Konsep bioekonomi dirumuskan dengan mempertimbangkan kekayaan lokal yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan dikelola secara bijak," jelas Vivi.

Sebagai wujud komitmen pemerintah, konsep bioekonomi telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Namun transformasi menuju bioekonomi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Plt Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam menyampaikan, pentingnya kolaborasi antaraktor sebagai elemen fundamental dalam mempercepat implementasi bioekonomi di Indonesia. (Was)