Headline
Ironi Garda Depan Karhutla

Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

Fokus
Ketika Nama Besar Jepang Dipertaruhkan

Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah
Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi
Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min
Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu
Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

DPD Undang Menteri ATR/BPN Bahas Proyek Strategis Nasional

Heryadi
28/11/2024 21:50
DPD Undang Menteri ATR/BPN Bahas Proyek Strategis Nasional
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung B DPD RI, Jakarta, Kamis (28/11/2024).(Dok DPD)

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung B DPD RI, Jakarta, Kamis (28/11).

Menteri Nusron memaparkan beberapa progres dan capaian terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). “Menteri Nusron didampingi Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal terkait di ATR/BPN bertemu dengan DPD RI, khususnya Badan Akuntabilitas Publik,” ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (28/11).

Ia menyampaikan salah satu bahasan dalam pertemuan dengan DPD RI itu terkait PSN antara lain proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan food estate Merauke.

“Diketahui, untuk bisa masuk PSN diperlukan rekomendasi, salah satunya dari Kementerian ATR/BPN. Ini tentu berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan penggunaan tanah atau lahannya," ungkap Harison.

Harison lebih lanjut mengatakan saat ini Kementerian ATR/BPN sedang melakukan kajian guna mengevaluasi usulan-usulan PSN tersebut. Pertemuan kali ini juga dilakukan sebagai salah satu tindak lanjut dan memenuhi undangan DPD RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan. (J-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved