Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung B DPD RI, Jakarta, Kamis (28/11).
Menteri Nusron memaparkan beberapa progres dan capaian terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). “Menteri Nusron didampingi Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal terkait di ATR/BPN bertemu dengan DPD RI, khususnya Badan Akuntabilitas Publik,” ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (28/11).
Ia menyampaikan salah satu bahasan dalam pertemuan dengan DPD RI itu terkait PSN antara lain proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan food estate Merauke.
“Diketahui, untuk bisa masuk PSN diperlukan rekomendasi, salah satunya dari Kementerian ATR/BPN. Ini tentu berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan penggunaan tanah atau lahannya," ungkap Harison.
Harison lebih lanjut mengatakan saat ini Kementerian ATR/BPN sedang melakukan kajian guna mengevaluasi usulan-usulan PSN tersebut. Pertemuan kali ini juga dilakukan sebagai salah satu tindak lanjut dan memenuhi undangan DPD RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan. (J-3)
PROYEK Strategis Nasional (PSN) di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, mendapat dukungan investasi senilai 1 miliar dolar AS dari GreenBank Corporation yang berbasis di Jepang.
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti sejumlah proyek strategis nasional (PSN) menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan lingkungan ketimbang memberikan nilai kemanfaatan
BP Batam memastikan bahwa proyek strategis nasional Rempang Eco-City tetap menjadi fokus utama dalam pengembangan wilayah.
Agung juga mengingatkan agar pertemuan tersebut perlu diwaspadai. Terutama, jika agenda itu hanya ditujukan untuk menguntungkan para taipan semata.
Dana sebesar Rp300 triliun lebih itu atau sekitar 20 miliar dolar AS merupakan hasil penghematan dari pos-pos belanja yang rawan korupsi, tidak efisien, dan kurang tepat sasaran.
Erasmus Cahyadi menekankan bahwa pemerintahan yang baru tidak menunjukkan komitmen yang jelas terhadap masyarakat adat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved