Aturan Pemutihan Utang UMKM Segera Terbit

ATURAN hapus buku dan hapus tagih untuk mendorong kredit pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat. Ketentuan itu nantinya dipayungi melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah (PP).

“Sedang disiapkan yang terkait dengan UMKM yaitu hapus buku dan hapus tagih dari bank dan kementerian/lembaga, kemudian juga terkait dengan berbagai Perpres dan PP yang sedang dalam proses,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Terbatas mengenai permbahasan program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11).

Kebijakan itu, kata Airlangga, diperlukan lantaran pada masa lalu terdapat sejumlah program pemerintah di sektor pertanian yang menyebabkan adanya kredit macet. Penanganan kredit macet itu kemudian ditindaklanjuti dengan hapus buku, alias utang debitur terkait diputihkan. 

Baca juga : Rencana Pemutihan Utang akan Untungkan UMKM, Tapi Perbankan Perlu Hati-hati

Namun, debitur yang dihapuskbukukan utangnya sampai saat ini tak bisa lagi mengakses dana perbankan, utamanya bank pelat merah lantaran terganjal oleh hak tagih bank milik negara. Hak tagih itu menyebabkan data debitur tersangkut dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keungan dengan kategori buruk. 

Bank-bank himpunan negara juga tak serta merta bisa melakukan hapus tagih. Itu karena penghapusan hak tagih secara langsung berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi hukum, yakni terkait kerugian negara. Karenanya, kebijakan yang digodok pemerintah saat ini dirasa perlu untuk dilakukan. 

“Dengan hapus buku-hapus tagih ini, diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali. Jadi ini murni untuk mendukung Himbara, karena jumlahnya sudah cukup besar, dia bisa hapus buku tapi tak bisa hapus tagih. Ini dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama dapat diselesaikan,” terang Airlangga. (J-3)