MTI dan Jasa Raharja Kolaborasi Tekan Angka Kecelakaan

Probabilitas potensi kecelakaan lalu lintas terus bertumbuh setiap tahunnya. Itu terjadi seiring meningkatnya angka kendaraan bermotor ayng mencapai 4% per tahun. Demikian diungkapkan Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A Purwantono dalam Seminar Nasional Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia. Acara yang diselenggarakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu digelar di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Senin (14/10).

Berdasarkan data santunan Jasa Raharja, pada 2023, ada 152 ribu kecelakaan lalu lintas per tahun dengan korban meninggal dunia sebanyak 27 ribu orang. Angka ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Untuk mengatasi hal ini, Jasa Raharja bersama mitra kerja terkait melakukan berbagai perubahan layanan.

“Tentunya kami mengapresiasi kegiatan seminar di bidang transportasi yang diselenggarakan oleh MTI ini. MTI dapat memberikan peranan besar melalui usulan-usulan dan inovasi di bidang transportasi, khususnya terkait hal-hal yang mendukung Indonesia untuk lebih aware terhadap penggunaan transportasi publik. Hal ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membangun budaya berkendara yang berkeselamatan,” ungkap Rivan.

Baca juga : Pengamat Sebut Tata Kelola Jalan Raya Perlu Perubahan

Selain mengemukakan data tersebut, Rivan juga menyoroti, beberapa tahun lalu, data kendaraan bermotor di Indonesia belum tercatat secara menyeluruh. Berdasarkan data 2016-2021, dari total 103 juta kendaraan, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak hanya mencapai 39%.

"Jasa Raharja bersama Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri sebagai Tim Pembina Samsat Nasional melakukan sinkronisasi data kendaraan bermotor serta berbagai edukasi, sehingga kepatuhan masyarakat naik menjadi 51%," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (15/10).

Rivan menjelaskan, salah satu masalah utama yang dihadapi adalah pembayaran pajak yang hanya dilakukan pada tahun pertama, hal itu karena banyak kendaraan bermotor yang bukan atas nama pemilik sebenarnya. Oleh karena itu, Jasa Raharja mengusulkan penghapusan biaya balik nama (BBN) dan pajak progresif untuk meningkatkan kepatuhan.

Baca juga : Kecelakaan Lalu Lintas Naik 6,8% Didominasi Sepeda Motor

Di tempat yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyerukan penguatan transportasi publik di wilayah metropolitan Bandung Raya, yang mencakup Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat. Bey memaparkan data dari Urban Mobility Plan yang menunjukkan bahwa pergerakan orang di Bandung Raya mencapai 16.727.436 perjalanan per hari dengan menggunakan kendaraan, dengan volume lalu lintas meningkat 10%-15% per tahun.

"Oleh karena itu, perlu penguatan transportasi umum perkotaan khususnya di wilayah metropolitan Bandung Raya," ujar Bey.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, yang juga hadir dalam seminar nasional tersebut menyambut baik diskusi yang digagas oleh MTI itu. Terlebih, pemerintah pusat juga memiliki agenda penting dalam membangun konektivitas mewujudkan Indonesiasentris.

"Hari ini saya senang, bangga karena masyarakat transportasi bekerja sama dengan institusi pendidikan ITB dan Pemda, berkolaborasi bagaimana transportasi ini dipikirkan, dicarikan jalan keluar dan selalu didiskusikan. Bagaimana menghubungkan seluruh Indonesia dan tidak hanya di Jawa, khususnya berkaitan angkutan masal perkotaan," pungkas Budi. (Fal)

Caption : Seminar Nasional "Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia" yang diselenggarakan MTI di Bandung, Senin (14/10). (Z-11)