Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri mengungkapkan capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi di era Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) yang sebesar 5% pada 2015-2019, lebih rendah dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 5,7% pada 2005-2014. Bahkan, tertinggal dibandingkan di era Presiden Soeharto yang rata-rata tumbuh sebesar 7% pada 1969-1997.
"Saya simpulkan bahwa di era Jokowi pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan Park SBY, bahkan jauh dibandingkan zaman Soeharto," ujarnya dalam Seminar Nasional 'Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi secara daring, Kamis (3/10).
Dalam data paparan Didin, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di era Jokowi tidak pernah menyentuh angka 6%. Sempat menukik tajam dari 5,02% secara year on year (yoy) di 2019 menjadi minus 2,07% di 2020 saat pandemi covid-19 menyerang Indonesia. Lalu, ekonomi tumbuh menjadi 5,30% di 2022, naik dibandingkan capaian di 2021 yang sebesar 3,69%. Angka pertumbuhan ekonomi kembali anjlok di 2023 menjadi 5,05% yoy dan pada semester I 2024 naik tipis menjadi 5,08% yoy.
Baca juga : Suku Bunga Acuan Tinggi Menekan Kredit Rumah Tangga
Dari sisi pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur di era Jokowi juga masih kalah dibandingkan era SBY dan Soeharto. Didin menyampaikan di 2019-2023, rata-rata industri pengolahan tumbuh hanya 4,89%, masih dibawah rata-rata ekonomi nasional. Secara keseluruhan pertumbuhan industri manufaktur dari 2015-2023 sebesar 3,44%.
"Pertumbuhan industri manufaktur di era SBY lebih tinggi, apalagi di era Soeharto yang mencapai 12%-14%," katanya.
Dari sisi pengeluaran untuk investasi, ekonom senior Indef itu menyampaikan di era Jokowi hanya tumbuh 3,8% sepanjang 2015- 2022. Sementara dibandingkan era SBY menembus 9%. Untuk konsumsi rumah tangga di era Jokowi tumbuh 4,93% di 2022, sempat minus 2,63% di 2020 akibat covid-19.
Baca juga : Penerapan Tarif PPN 12 Persen akan Rusak Perekonomian
Dalam kesempatan yang sama Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menegaskan di tengah ketidakpastian global,
pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% masih dianggap baik dibandingkan negara-negara lain. Beberapa negara diketahui sempat mengalami kontraksi hingga lebih dari 8% seperti Meksiko, Prancis, Italia Filipina dan Inggris.
"Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain situasi ekonominya masih sulit, tapi pertumbuhan kita oke-oke saja sekitar 5%," kata dia.
Edy juga menyampaikan selama kepemimpinan Jokowi Indonesia dianggap mampu menjaga inflasi kisaran 3%. Dia menyebut Jokowi menaruh perhatian besar terhadap laju inflasi di kota/kabupaten dengan memerintahkan Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah.
"Menurut kami, Pak Jokowi adalah mungkin presiden yang paling besar perhatiannya terhadap inflasi. Saya cerita saja bahwa setiap minggu itu ada rakor pengendalian inflasi di daerah untuk memantau inflasi daerah," pungkasnya. (Z-9)
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sempat ingin masuk pemerintahan ketika masih oposisi di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto akan dilantik besok, 20 Oktober 2024. Dalam masa pemerintahannya, ia diminta untuk membangun praktik berdiplomasi dan kesetaraan negara.
Ari mengaku optimis pembangunan IKN terus berlanjut meski Presiden Jokowi tak lagi menjabat. Sebab, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memastikan melanjutkan legasi Jokowi itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved