Prabowo Diharap Bangun Praktik Diplomasi dan Kesetaraan Negara

Sempat Jadi Oposisi Jokowi, AHY Curhat Ingin Masuk Pemerintahan tetapi Jalannya Ditutup

KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sempat ingin masuk pemerintahan ketika masih oposisi di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin

Jelang Lengser, Presiden akan Kunker Ke IKN Resmikan Istana Negara

Ari mengaku optimis pembangunan IKN terus berlanjut meski Presiden Jokowi tak lagi menjabat. Sebab, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memastikan melanjutkan legasi Jokowi itu.

Pertumbuhan Ekonomi Jokowi Kalah Dibandingkan Era SBY dan Soeharto

EKONOM senior Indef mengungkapkan capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi di era Presiden Joko Widodo lebih rendah dibandingkan era SBY dan Soeharto.

Temuan Survei Nasional 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Temuan Survei Nasional 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Pemerintah kejar Target IKN 3 Tahun, Sudjatmiko Sebut Jangan Sampai Proyek Mercusuar Gagal

Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.

Cak Imin Usul Pilkada tak Langsung, Golkar Sodorkan Dua Opsi

Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

Cak Imin Tanggapi Usulan yang Minta Gibran Ngantor di IKN

Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. 

Prabowo Heran Hasil Negosiasi Tarif dengan Trump Dinyinyirin

Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.

NasDem Optimistis RUU Masyarakat Hukum Adat Bisa Disahkan di Era Presiden Prabowo

KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.

PKB Sebut MK tidak Hitung Dampak Pemisahan Pemilu

PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah. 

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia