Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kemenangan ESDM, Harris, mengungkapkan pembangunan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik nasional bisa dimulai di era pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Meski, beberapa regulasi tengah dalam proses pembuatan, dengan menghitung masa pemerintahan sekarang yang tersisa kurang lebih 2 bulan lagi, diperkirakan pemerintahan barulah yang akan memulainya.
"Nuklir ini tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Butuh beberapa tahun untuk pembangunannya, mulai kita melakukan statement nuklir sampai kegiatan pelelangan dilakukan. Itu masih butuh waktu 9-10 tahun. Makanya kalau kita katakan pemerintahan baru pastilah karena pemerintahan sekarang kan tinggal 2 bulan," ujar Harris di Jakarta, Senin (9/9).
Dijelaskannya, untuk memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pemerintah masih menunggu beberapa regulasi yang harus dirampungkan. Setidaknya, ada sejumlah regulasi pendahulu yakni RUU Penyediaan Tenaga Listrik (PTL), Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan beberapa aturan turunan terkait. Bila regulasi telah rampung, kepala negara bisa menyampaikan national statement terkait nuklir.
Baca juga : BRIN Tepis Rencana PLTN Komersial di 2032
Setidaknya, ada 19 persyaratan untuk membangun teknologi nuklir. Dari persyaratan tersebut, 16 di antaranya sudah dipenuhi dan tersisa 3 persyaratan lagi, termasuk national statement.
"Paling utama yaitu tadi, komitmen nasional untuk nuklir yang sangat penting. Sebisa mungkin statement itu dinyatakan oleh Bapak Presiden," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pembangunan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik ditargetkan bisa dikomersialkan pada 2033. Untuk itu dukungan pemerintahan terhadap salah satu energi terbersih sangat penting untuk bisa mempercepat pencapaian target.
Baca juga : Dengan Uranium, Iran Paksa Barat Cabut Sanksi
"Tapi bahwa nanti pembangunannya itu berapa lama yang jelas kita targetkan 2033 itu sudah komersial pertama," kata dia.
Apapun, terkait bahan baku uranium direncanakan diambil dari dalam negeri. Meskipun belum ada produksinya, dengan memanfaatkan teknologi terbaru hal itu bisa direalisasikan.
"Kita kan berencana untuk memproduksi uranium di dalam negeri tapi di awal-awal mungkin masih impor. Sampai kapan kita impor, tergantung bagaimana transfer knowledge dilakukan untuk bisa produksi uranium sendiri," tandasnya. (Z-11)
SERANGAN Rusia sebelum fajar menyasar infrastruktur energi di seluruh Ukraina pada hari Kamis (9/3), dan memadamkan arus listrik, termasuk di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia.
PERSELISIHAN antara Prancis dan Jerman yang dipicu oleh perbedaan pendapat mengenai energi nuklir dan mesin pembakaran dinilai akan merembet di KTT 27 Pemimpin UE, Kamis (23/3).
UNI Eropa (UE) mencapai kesepakatan untuk menggandakan porsi energi terbarukan dalam konsumsi energi blok 27 negara ini pada tahun 2030.
Jerman mematikan tiga reaktor nuklir milik mereka dan beralih ke gas, serta perluasan energi terbarukan untuk sumber energi mereka.
KEMENTERIAN Pertahanan Ukraina telah memperingatkan Rusia berencana untuk mensimulasikan kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia.
Motif Iran melakukan pengayaan uranium dalam skala lebih besar adalah untuk memaksa Barat mencabut sanksi.
Badan Pengawas Nuklir PBB mengkonfirmasi bahwa mereka telah mendeteksi partikel-partikel uranium yang diperkaya hingga kurang dari 90% yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah bom atom.
Pengawas Badan Energi Atom Internasional PBB mengumumkan sekitar 2,5 ton uranium atau bahan baku utama nuklir alami di situs Libya hilang.
Pasukan Libia Timur mengatakan menemukan 10 drum uranium yang dinyatakan hilang pengawas nuklir PBB, tidak jauh dari gudang tempat uranium itu diambil.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk pertama kalinya akan mengirim amunisi penembus lapis baja kontroversial yang mengandung uranium terdeplesi (depleted uranium) ke Ukraina.
Pemerintah Inggris telah menyiapkan anggaran sebesar 383 juta Dolar AS atau sekitar Rp5 triliun untuk memproduksi high-assay low-enriched uranium (HALEU).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved