Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DEFLASI yang terjadi dalam empat bulan berturut-turut dinilai berkaitan erat dengan pelemahan daya beli masyarakat. Karenanya, tren tersebut mesti segera disudahi dan diantisipasi agar tak terjadi lagi.
"Ini patut didalami untuk membuktikan korelasinya terhadap pelemahan daya beli masyarakat. Terlebih, trennya sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Makanya, risiko ini perlu kita waspadai dan antisipasi ke depan," ujar Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin, Rabu (4/9).
Dia menilai, jika pemerintah bisa dengan segera menangani deflasi yang terjadi, laju perekonomian akan tetap terjaga. Namun jika sebaliknya dan deflasi justru berkepanjangan, ekonomi Indonesia akan kehabisan bahan bakar untuk melaju.
Baca juga : Pemerintah harus Waspadai Ancaman Deflasi Beruntun
Putri mengingatkan, konsumsi masyarakat masih menjadi komponen pengeluaran terbesar yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dus, ketika masyarakat mulai membatasi konsumsi, atau tak lagi mampu berbelanja, gairah ekonomi akan tersendat.
"Apabila permintaan melemah, tentu juga berimbas pada sisi penawaran, terutama memukul kinerja sektor manufaktur. Terlebih, saat ini angka Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur juga melemah ke level 48,9," tutur Puteri.
Karenanya, dia meminta pemerintah untuk melakukan intervensi, alias menyelamatkan daya beli masyarakat. Itu dapat dilakukan dengan mendorong stabilitas pasokan dan harga barang di level konsumen. Hal itu bertujuan agar produksi yang melimpah dapat terserap.
"Selain itu, peran subsidi dan bantuan sosial juga harus dioptimalkan untuk menopang konsumsi masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah," kata Puteri. (E-2)
Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar khususnya bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi pemerataan saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Simak poin penting pidatonya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pangan sepanjang 2025 mencapai 4,58%, tertinggi di antara kelompok pengeluaran lain. Pemerintah waspadai gerusan daya beli di kuartal I-2026.
Komisi XI berada pada posisi strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan musiman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
CHIEF Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai risiko Indonesia mengalami resesi dalam waktu dekat amat kecil karena ditopang oleh kekuatan domestik.
Stimulus fiskal seperti PPN DTP dan potongan BPHTB dinilai belum mampu dorong penjualan rumah, karena biaya mobilitas dan akses transportasi jadi faktor utama
BANK Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 7,7 persen secara tahunan (yoy) pada Oktober 2025 hingga mencapai Rp9.783,1 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved