Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat menyambut baik wacana upaya Bank Tabungan Negara (BTN) menggandeng Muhammadiyah untuk mengembangkan BTN Syariah hasil spin off. Menurutnya, jika terealisasi, itu bisa memajukan industri keuangan syariah di Tanah Air.
“Benar atau tidaknya informasi tersebut, hanya BTN dan Muhammadiyah yang tahu. Kita hanya bisa berharap dan mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Apabila mereka bersatu, dampaknya akan signifikan, baik untuk BTN Syariah, Muhammadiyah maupun industri,” kata Emir seusai acara diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Daerah (Forwada) di Jakarta, Jumat (23/8).
Ia mengungkapkan BTN sedianya memang punya kewajiban untuk segera menyapih (spin off) unit usaha syariahnya. Menurut undang-undang, mereka hanya punya tenggat dua tahun terhitung sejak memenuhi syarat spin off. Karena alasan waktu dan demi mengoptimalkan momentum, BTN memilih opsi akuisisi bank syariah ketimbang membangun dari nol.
Baca juga : Kedepankan Kesetaraan Gender, BTN Dihadiahi Euromoney Awards 2024
“Nah, BTN Syariah ini diharapkan menjadi modal yang kuat, memiliki skala bisnis yang besar dan fundamental yang kokoh. Bahkan diharapkan bisa menemani BSI dalam memajukan industri,” tuturnta.
Pada saat bersamaan, Muhammadiyah juga menyimpan keinginan untuk memiliki bank syariah sendiri. Dengan kepemilikan saham, mereka bisa lebih leluasa untuk ikut memperjuangkan dan menjalankan visi dalam menggerakkan ekonomi syariah.
“Ekosistem ekonomi Muhammadiyah luar biasa besar. Perputaran uangnya juga tinggi. Sayangnya, selama ini, mereka hanya mengandalkan kemitraan dengan sejumlah bank, baik dalam bentuk penyimpanan dana, pembiayaan ataupun cash management,” imbuh Emir.
Baca juga : Kolaborasi Muhammadiyah dan Bank DKI Dorong Inklusi Keuangan Syariah
Dengan pola kemitraan semacam itu, posisi Muhammadiyah terbilang pasif. Bahkan tidak punya kesempatan untuk sekedar menempatkan wakilnya di jajaran komisaris ataupun direksi, sekalipun kuatnya dukungan Muhammadiyah terhadap bank tersebut.
Padahal, Muhammadiyah punya visi dan misi sendiri dalam memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup warganya berdasarkan prinsip syariah.
“Pada titik inilah saya melihat Muhammadiyah mungkin berpikir tentang kemitraan strategis yang dibalut dengan kepemilikan agar bisa ikut menentukan haluan bank ini ke depan,” tandasnya. (Z-11)
Meskipun tingkat inklusi keuangan nasional terus meningkat, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah masih berada di angka 13,41%.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen mendukung pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas inklusi keuangan syariah guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program dengan mengenalkan produk layanan jasa keuangan syariah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, aset keuangan syariah di luar kapitalisasi saham syariah mencapai Rp2.883,67 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 11,67% secara tahunan.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Islamic Finance News (IFN) menyelenggarakan forum tahunan IFN Dialogues 2025 untuk memperkuat kolaborasi di sektor keuangan syariah
BPKH dan Islamic Finance News (IFN) berkolaborasi dalam gelaran IFN Indonesia Dialogues 2025 untuk membahas perkembangan, tantangan, dan peluang industri keuangan syariah
Sikap antikorupsi harus ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, terlebih di tengah kondisi rakyat yang sulit mencari pekerjaan.
AGENDA transformasi pendidikan nasional kembali digaungkan sebagai langkah strategis untuk membenahi mutu pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air.
Muhammadiyah menilai hal tersebut sebagai komitmen yang besar dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
CPA Australia telah hadir di ASEAN selama 70 tahun. Indonesia menjadi pasar strategis sejak lembaga ini membuka kantor perwakilan di Jakarta pada 2011.
PEMERINTAH telah menetapkan Koding dan kecerdasan artifisial (KA) sebagai 'mata pelajaran pilihan' di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved