Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai RAPBN 2025 yang disampaikan Presiden Joko Widodo terlalu ambisius.
Dari sisi pendapatan, Ajib menyoroti target penerimaan pajak yang mencapai Rp2.490,9 triliun. Hal itu menurutnya cukup menantang karena justru bisa membuat perekonomian terpuruk.
"Pertama, isu menaikkan tax ratio yang cukup agresif. Ini kontraproduktif dengan kegiatan perekenomian. Kedua, penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% seperti yang tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ini akan menekan daya beli masyakat," ujar Adib.
Baca juga : Kontribusi Makan Bergizi Gratis terhadap Pertumbuhan Ekonomi cuma 0,10 Persen
"Dan ketiga adalah wacana ekstensifikasi cukai, terutama untuk komoditas plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang akan menambah beban dunia usaha, baik sektor korporasi dan juga UMKM," sambung dia.
Selanjutnya, di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Ajib menyebut pemerintah seharusnya lebih fokus dengan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga bisa lebih mendorong efisiensi dan lebih menjalankan good corporate governance (GCG) sehingga kontribusi deviden ke negara lebih maksimal.
Dari sisi belanja negara, ia melihat kondisi utang pemerintah adalah salah satu faktor yang membuat itu menjadi bengkak.
"Utang negara selama tiga tahun pandemi jadi lebih dari Rp2.100 triliun. Jatuh tempo pembayaran bertahap pada tahun depan akan menggerus APBN sebesar Rp800,33 triliun.
"Termasuk program populis dari pemerintahan Prabowo-Gibran berupa makan bergizi gratis, membutuhkan alokasi yang cukup signifikan dalam pos pengeluaran ini. Kondisi inilah yang membuat belanja negara meningkat pesat," tandasnya.
APINDO dorong penguatan UMKM melalui program AUM, DSC, dan kerja sama pentahelix untuk meningkatkan daya saing usaha lokal di tengah tantangan global.
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
Kekayaan Intelektual (KI) terbukti menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal KI Kementerian Hukum, Razilu.
DI dunia ekonomi yang penuh kalkulasi dan proyeksi, kita sering terbuai oleh ilusi keteraturan.
capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,12 persen. Itu dinilai ekonom didorong oleh investasi dan konsumsi rumah tangga
Meski konsumsi kelas atas cenderung melemah, kekuatan konsumsi secara keseluruhan banyak berasal dari sektor informal.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Pentingnya perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani barang hasil sitaan tindak pidana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
PARA tokoh bangsa dan agama yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara
PENUNDAAN penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% disebut sebagai langkah yang baik. Itu juga dianggap menunjukkan keberpihakan negara kepada rakyat,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved