Implikasi jika BMAD Hasil Investigasi KADI Diterapkan

BEBERAPA implikasi akan terjadi apabila pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) dari hasil investigasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) diterapkan.

"Implikasi jika BMAD dari investigasi KADI diterapkan tentu trade diversion. Kami juga sudah melihat bahwa cukup besar juga trade diversion ke India dan Vietnam karena ini dua negara eksportir terbesar keramik dengan HS Code 690721," ujar Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho di Jakarta pada Selasa (16/7).

Selain itu, implikasi berikutnya yang akan terjadi akibat pengenaan BMAD tersebut ialah opsi pasar persaingan yang akan semakin kecil dan opsi konsumen yang semakin sedikit sehingga pada akhirnya membuat harga keramik semakin mahal. "Karena kalau kita melihat dari hasil KADI bahwa salah satu keluhannya ialah harga jual tidak bisa tinggi. Kecurigaan kami ada price war dalam domestic producer, apakah ini cara untuk memperbesar queue sehingga domestic price juga ikut meningkat untuk memfasilitasi price war tersebut, kita tidak tahu ya," terang Andry.

Baca juga : Sinar Mas Land Rebut Dua Penghargaan di Asia Property Awards 2020

Pada akhirnya, sambung Andry, INDEF melihat bahwa produsen dalam negeri pasti akan ikut serta meningkatkan margin dengan cara menaikkan harga jual karena harga impor keramik akan meningkat tajam tentu akan dibatasi di bawah harga pengenaan BMAD.

"Praktis, semakin rendah kuantitas atau volume di pasar di saat permintaan keramik domestik meningkat, seperti yang tadi disampaikan hasil KADI, harga yang akan diterima konsumen ini akan semakin mahal," tutur dia.

Di sisi lain, lanjut dia, masih banyak sektor yang harus pemerintah perhatikan seperti sektor ritel, real estat, properti, developer, importir, forwarder, logistik yang pasti akan berpengaruh dengan pengenaan BMAD tersebut. "Pasti paling mudah melakukan efisiensi tenaga kerja. Tentu ini kita harapkan tidak terjadi juga," cetus Andry.

Dan implikasi terakhir dari pengenaan BMAD tersebut yang akan terjadi ialah retaliasi balasan terhadap produk-produk asal Indonesia yang mungkin nanti akan dilakukan oleh Tiongkok. Sebelumnya, Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak memastikan kebijakan BMAD maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk melindungi produk lokal dari gempuran barang impor sudah sesuai aturan perdagangan dunia. Maka dari itu, pihaknya tidak khawatir dengan tindakan retaliasi atau pembalasan dari negara yang menerima kebijakan tersebut.

"Yang kami lakukan ini sudah sejalan dengan komitmen kita di organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO)," kata Franciska di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), kemarin (15/7). Indonesia, sambung dia, juga telah memiliki landasan hukum yang jelas yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Karena itu, pihaknya memastikan semua kebijakan pengamanan dan penyelidikan terhadap barang impor ini dilakukan bukan tanpa alasan. (Z-2)