Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
LINGKAR Temu Kabupaten Lestari (LTKL) mengadakan acara Sustainable District Outlook 2024 dengan tema 'Transformasi Kabupaten Lestari Menuju Visi Indonesia 2045: Aksi, Inovasi, dan Kolaborasi' Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak penting seperti pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menyoroti bagaimana 9 kabupaten LTKL sejauh ini berproses merealisasikan komitmennya dalam bertransisi menjadi kabupaten hijau serta mempromosikan praktik baik dan model kolaborasi multipihak yang mendorong percepatan berbagai perubahan di kabupaten.
Penyelenggaraan Sustainable District Outlook berdampingan dengan Rapat Umum Anggota LTKL yang diadakan setiap tahunnya, yang ditandai dengan peluncuran laporan tahunan LTKL.
Berdasarkan Deklarasi Visi Kabupaten Lestari 2030, anggota LTKL berkomitmen untuk melindungi setidaknya 50% dari ekosistem penting dan meningkatkan kesejahteraan sekitar 1 juta keluarga yang tinggal di sekitarnya. Untuk mencapai tujuan ini, LTKL menggunakan pendekatan kolektif dan kolaboratif dengan lima pilar utama: Perencanaan daerah, inovasi Kebijakan & kerangka peraturan, penguatan proses multipihak, Pengembangan inovasi bisnis Berkelanjutan, dan Pelaporan kemajuan dan komunikasi.
Baca juga : Serap Aspirasi UMKM di Yogyakarta, Sandiaga Kenalkan Ekonomi Hijau
Ristika Putri Istanti, Kepala Sekretariat LTKL, menyebutkan, tahun 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia dengan pergantian pemerintahan yang mempengaruhi kebijakan dan rencana pembangunan berkelanjutan.
“LTKL, yang merupakan asosiasi pemerintah kabupaten yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, bekerja sama dengan sembilan kabupaten anggota dan 26 mitra pembangunan,” ujarnya.
Sejak pendeklarasian Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) sebagai sebuah asosiasi pada tahun 2017, LTKL telah mencapai berbagai prestasi yang signifikan. Selama periode setahun ini, ada beberapa sorotan capaian yang krusial. Sebanyak 361.309,61 hektar lahan di 9 kabupaten telah dilegalisasi melalui peraturan reforma agraria. Selain itu, 78.421,31 hektar lahan di 6 kabupaten telah ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
Baca juga : Program MM in Sustainable Development Dukung Ekonomi Hijau
Di sisi lain, 243 program bersama telah dihasilkan di 7 kabupaten, dan sebanyak 298 orang muda yang tinggal di kabupaten telah terhubung dengan green jobs. Jika ditotalkan selama setahun kebelakang, anggota LTKL telah melakukan terobosan terutama dalam hal mendorong inovasi berbasis alam. Tercatat dari inovasi dan pengembangan portofolio bisnis di kabupaten
LTKL didapatkan komitmen investasi dan kerjasama program senilai lebih dari 300 miliar dari momentum Festival Lestari dari pertengahan tahun 2023 lalu. Selain itu, dana dukungan operasional UMKM sebesar Rp1,173 miliar dari mitra LTKL telah disalurkan untuk pengembangan 115 usaha melalui 29 program di 6 kabupaten guna mendukung ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan.
Insentif publik seperti contohnya dari Dana Reboisasi DBH Sawit sebesar kurang leih 54 Miliar diterima dan dikelola oleh kabupaten Siak. Sepanjang tahun ini ada 54 mitra yang bekerja di level nasional maupun tapak mendukung kabupaten anggota bertransformasi. (Z-8)
DALAM ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, Astra Financial kembali menghadirkan inisiatif sosial berkelanjutan melalui program I Care I Share.
Hilirisasi industri kakao di Indonesia terus dipacu melalui strategi klasterisasi UMKM yang difokuskan pada penciptaan ekosistem agribisnis inklusif dari hulu ke hilir,
Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan mengikuti program, pelaku UMKM dibina untuk mendapatkan tiga sertifikat, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat izin pangan industri rumah tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal.
Kebijakan pembatasan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran luas.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, menegaskan upaya ini menjadi langkah konkret perluasan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved