Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PEMERINTAH melalui Kementerian Perdagangan diminta untuk menyetop keran impor produk tekstil dan produk tekstil (TPT) asal Tiongkok. Ini mesti dilakukan ketimbang mengenakan bea masuk hingga 200% pada barang-barang asal Negeri Tirai Bambu.
"Harapan kami pemerintah setop impor TPT (dari Tiongkok)," ujar Ketua Perhimpunan Produsen Pedagang Pakaian Bayi Indonesia (P4BI) Roedy Irawan saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (30/6). Pemerintah akan menerapkan aturan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk produk impor tekstil.
Barang seperti pakaian jadi, elektronik, alas kaki, keramik, dan tas yang masuk Indonesia akan menanggung bea masuk lebih tinggi daripada yang tidak dikenakan BMTP dan BMAD. Namun, Roedy berpandangan aturan tersebut dikhawatirkan tidak mampu membendung gempuran produk TPT asal Tiongkok.
Baca juga : Lindungi Industri Tekstil, Pemerintah Perpanjang Aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Terlebih ada praktik dumping atau praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Roedy mencontohkan baju bayi model jumper polos dari produk lokal dipatok harga pokok penjualan (HPP) sebesar Rp8.000 dan model jumper motif senilai Rp9.000.
Lalu, saat dijual secara grosir harga produk tersebut mencapai Rp11.000-Rp13.000. Sementara, harga impor jumper grosir dijual lebih murah di kisaran Rp9.000-12.000. "Dengan dumping harga dan banyak barang yang tidak masuk secara resmi atau ilegal, membuat kami tidak bisa bersaing dengan baik," terang Roedy.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto memprediksi tidak semua barang-barang impor dari Tiongkok akan dikenakan bea masuk 200%. Menurutnya, produk yang memiliki undervalued atau harga jual yang lebih rendah seperti barang dumping akan dikenakan pajak tinggi oleh pemerintah.
"Barang yang dikenakan bea masuk tinggi itu terutama harga impor yang di bawah harga normal karena ini dumping," ucapnya. Saat ini, lanjut Anne, pemerintah tengah mengkaji dan mendata barang-barang dumping berdasarkan masukan dari asosiasi guna memberikan perlindungan kepada pelaku industri tekstil lokal dalam jangka panjang. (Z-2)
Hingga kuartal I 2025, investasi baru di sektor industri tekstil mencapai Rp5,40 triliun, menyerap 1.907 tenaga kerja tambahan, dan menjaga total lapangan kerja pada angka 3,76 juta orang.
ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia berpotensi semakin besar, terutama di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan bahwa dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan.
Pemerintah menyiapkan strategi baru untuk menghadapi tarif impor 19% yang dikenakan Amerika Serikat kepada Indonesia.
API memberikan apresiasi khusus kepada Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atas upaya diplomatik yang berhasil membuka peluang ekspor lebih luas.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menyambut positif penurunan tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat (AS) dari 32% menjadi 19%.
KEBIJAKAN yang terkait dengan bea masuk antidumping (BMAD) akan segera dirilis. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sedang menyelidiki salah satu produk impor ubin keramik asal Tiongkok.
PEMERINTAH tengah memproses perpanjangan peraturan mengenai BMTP untuk produk kain. Itu disebut sebagai salah satu cara melindungi industri tekstil dan produk tekstil.
API Jawa Tengah memberikan sinyal kebangkrutan industri tekstil dan produk tekstil yang berbuntut PHK massal. Ini seiring munculnya regulasi pemerintah yang melonggarkan keran impor.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus memantau dan mewaspadai tren penurunan kinerja ekspor Indonesia akibat perlemahan ekonomi global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved