Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Irfan Ridwan Maksum menilai anggaran makan siang gratis senilai Rp71 triliun tidak akan efektif dalam implementasinya. Pasalnya, program presiden terpilih Prabowo Subianto itu harus dirancang secara matang sebelum benar-benar diberlakukan.
"Kalau enggak jelas, berapapun biayanya enggak akan efektif. Sebaliknya kalau jelas, bisa jadi efektif," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (25/6).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan data-data atau sasaran dari program tersebut. Soalnya, pelajar Indonesia yang banyak hingga ke daerah pelosok bukanlah hal mudah dalam mengimplementasikan suatu program.
Baca juga : Luhut Sebut Makan Siang Gratis Dianggarkan Mulai dari Rp20 triliun
"Sudahkah dicek betul sasarannya? Jumlah sasaran? Makan siang gratis menunya apa, apakah seragam seluruh Indonesia atau bervariatif? Bagaimana memastikan seragam atau tidak, berapa biayanya dengan seragam atau variasi per unit?" imbuhnya.
Hal tersebut jelas tidak bisa dipastikan tanpa riset terlebih dahulu. Banyak program yang sudah dicanangkan berujung gagal atau tidak efektif. Karenanya program makan siang gratis dengan angka yang mencapai Rp71 triliun harus melalui proses yang benar.
"Belum lagi tenaga implementator di mana dan seperti apa? Siapa produsennya? Apakah oleh pemerintah atau pemda atau rekanan? Ini di sekolah atau masyarakat?" ucapnya.
Program dengan anggaran seperti itu harusnya tidak diterapkan secara serampangan atau terburu-buru. Apalagi hal itu bukan suatu kebutuhan yang urgen bagi masyarakatnya di tengah tantangan ekonomi saat ini. (Z-2)
Prabowo belum mau menyebutkan kapan pengisian kursi wakil menteri ketenagakerjaan itu akan diumumkan.
Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menanggapi kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.
Prabowo memilih beberapa orang bermasalah hukum untuk masuk ke dalam kabinetnya, hal itu menandakan bahwa tidak ada komitmen awal pemerintahaannya terhadap penegakan hukum.
PAKAR Politik, Ray Rangkuti menganalisis operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.
Hashim Djojohadikusumo mengaku kurang nyaman karena Presiden Prabowo Subianto, yang juga kakak kandungnya, adalah orang yang menganugerahi tanda kehormatan itu.
Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada tokoh Board Prasasti di Istana Negar
UNIVERSITAS Indonesia (UI) menuai sorotan dari masyarakat setelah mengundang Peter Berkowitz, peneliti dari Stanford University dan menimbulkan kontroversi,
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tidak mau memberikan komentar mengenai diundangnya akademisi Peter Berkowitz ke Universitas Indonesia (UI).
Achmad menekankan bahwa UI bebas berdiskusi dengan siapa saja di forum kritis yang tepat, dengan kurasi dan counter-speech yang memadai.
Permintaan maaf itu disampaikan setelah muncul gelombang kritik di media sosial terhadap UI yang mengundang Berkowitz dalam acara PSAU pada 23 Agustus 2025.
Baitul Maqdis Institute menyatakan keprihatinan atas diundangnya akademisi Peter Berkowitz, sosok pro-Israel.
UI menyampaikan tetap konsisten pada sikap dan pendirian berdasarkan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved