Apindo: 61% Perusahaan Masih Kesulitan Akses Pinjaman ke Bank

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan sebanyak 61,26% perusahaan masih kesulitan mendapatkan pinjaman kredit perbankan atau lembaga keuangan. Ini berdasarkan hasil survei Roadmap Perekonomian Apindo 2024-2029 dengan lebih dari 2.000 responden perusahaan.

"Berdasarkan hasil survei, 61,26% pengusaha menilai akses pinjaman untuk keperluan bisnis tidak mudah," ujarnya dalam webinar Pertumbuhan Kredit di Tengah Ancaman Risiko Global, Selasa (25/6).

Shinta menerangkan dalam tiga tahun terakhir, 48,35% perusahaan tidak pernah mengajukan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Lalu, 30,17% perusahan sedang melakukan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, dan 21,48% perusahaan pernah mengajukan pinjaman dari bank.

Baca juga : Pertama Kali Dirating Pefindo, Peruri Raih Peringkat Triple A

Mayoritas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masih kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank, berdasarkan survei Apindo tersebut.

"UMKM mendominasi angka yang tidak pernah mengajukan pinjaman ke bank. Berbeda dengan perusahaan skala besar yang banyak tengah mengajukan pinjaman," jelas Shinta.

Selain itu, Ketua Umum Apindo juga menjabarkan 95,02% perusahaan mengandalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri. Pendanaan ini berasal modal pemilik dengan persentase 49,35% berdasarkan hasil survei Roadmap Perekonomian Apindo 2024-2029, lalu diikuti dari perbankan dengan porsi 39,63%, dari pasar modal sebesar 4,25%, dari peer to peer lending dengan 1,44% dan 5,33% dari lainnya.

Baca juga : HUT ke-35 FIFGROUP, Maucash Hadir dengan Penawaran Menarik di Localicious 2024

Untuk perusahaan skala besar, mayoritas sumber pembiayaan berasal dari pinjaman perbankan dengan persentase 60,99%, sementara dari modal pemilik sebesar 49,35% dan lainnya dari pasar modal. Namun, perusahaan skala kecil banyak bergantung dari modal pemilik dengan porsi 56,60%, dari pinjaman perbankan sebanyak 34,16% dan lainnya.

Shinta kemudian berpandangan pemberian kredit sebaiknya difokuskan pada sektor padat karya seperti pertanian yang disebut memiliki kontribusi signifikan kepada penyerapan tenaga kerja.

"Pertumbuhan kredit di sektor padat karya ini masih lemah. Sehingga, perlu didorong dengan diberikan insentif khusus agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap," pungkasnya.

(Z-9)