Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MARAKNYA investasi di sektor penghiliran sumber daya alam (SDA) diakui belum berhasil mengerek tingkat kesejahteraan masyarakat. Alih-alih membuat masyarakat naik kelas, penanaman modal yang deras di wilayah Tengah dan Timur Indonesia itu justru menimbulkan ketimpangan dan melahirkan penduduk miskin dalam jumlah tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui hal itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Menurutnya, penanganan masalah itu akan dikerjakan dari dua aspek, yakni investasi dan penurunan tingkat kemiskinan.
“Itu PR (kita) ada dua, satu bicara investasi, satu bicara kemiskinan yang ditargetkan near zero yang absolut di akhir tahun ini. (Upaya yang dilakukan) salah satunya kegiatan UMKM, KUR, kemudian juga terkait bansos,” terang dia kepada pewarta saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (14/6).
Baca juga : Airlangga: Pemerintah Tetap Andalkan Modal Asing untuk Ekonomi Indonesia
Sebelumnya, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan, tingginya angka kemiskinan di sejumlah daerah menandakan kegagalan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Pasalnya, perekonomian yang tumbuh di kisaran 5% dalam satu dekade terakhir tak serta-merta membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Pertumbuhan yang tak inklusif itu secara nyata terlihat di wilayah yang menjadi destinasi investasi penghiliran produk sumber daya alam (SDA).
Di wilayah-wilayah tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena penanaman modal tak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. “Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi era Presiden Jokowi cenderung tidak inklusif,” ujarnya.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi Cenderung tidak Inklusif
Morowali, Sulawesi Tengah, misalnya, mengalami penurunan kemiskinan yang lamban dan menyebabkan masih banyak jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Pada 2015, angka kemiskinan Morowali mencapai 15,8%, dan pada 2023 masih di kisaran 12,3%, jauh di atas rerata nasional yang hanya di kisaran 9,4%.
Padahal, Morowali merupakan contoh terdepan adopsi hilirisasi berbasis ekstraktivisme. Hilirisasi di sana dimulai pada 2015 yang membuat PDRB melonjak dari 12% pada 2014 menjadi 30% pada 2015. Pengalaman serupa terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Angka kemiskinan di Konawe tidak banyak berubah, dari 13,5% pada 2018 menjadi 13,0% pada 2023.
Padahal rerata pertumbuhan ekonomi Konawe sepanjang 2018-2022 mencapai 9,4% per tahun. “Pengalaman lebih buruk terjadi di Halmahera Selatan. Angka kemiskinan Halmahera Selatan meningkat dari 4,1% pada 2017 menjadi 5,7% pada 2023. Padahal hilirisasi nikel sejak 2017 telah mengubah wajah Halmahera Selatan yang pangsa sektor industri pengolahan melonjak drastis dari hanya 9% pada 2016 menjadi 48% pada 2022,” terang Yusuf.
Angka kemiskinan yang tinggi itu sebelumnya diamini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (11/6), dia mengatakan tingkat kemiskinan belum bisa sepenuhnya ditekan lantaran di beberapa wilayah masih memiliki angka penduduk miskin yang cukup tinggi.
Kemiskinan tinggi itu utamanya terdapat di wilayah tengah dan timur Indonesia yang dibanjiri investasi untuk penghiliran SDA. (Z-6)
Pada semester pertama 2025 ini, tiga lembaga pemeringkat skor kredit internasional memberikan outlook stabil terhadap Indonesia, yakni Moody’s (Baa2), Fitch (BBB), dan S&P (BBB).
PROSES perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai kesepakatan tarif perdagangan telah ditempuh melalui tahapan yang panjang dan inklusif.
Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan cadangan batubara yang besar, tidak hanya mengandalkan batubara sebagai sumber energi
Presiden Prabowo turut meminta agar Malaysia membangun fasilitas lintas batas seperti yang telah dilakukan Indonesia
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah komoditas yang tengah diperjuangkan agar mendapat tarif impor lebih rendah dari 19% saat masuk ke pasar Amerika Serikat (AS).
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Kemitraan ini menggunakan skema gerai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), yang memungkinkan Tuntun menghadirkan layanan investasi reksa dana secara aman, mudah, dan terintegrasi dalam satu aplikasi.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyambut baik komoditas yang dibutuhkan AS akan dikenakan tarif lebih rendah bahkan 0%, termasuk tembaga
INDONESIA terus mendorong penguatan hubungan kerja sama yang inklusif dan saling menguntungkan dengan Uni Eropa. Penerapan kebijakan visa cascade schengen
Runita Kesumaramdhani, alumni University College London dan penerima beasiswa LPDP angkatan PK-17, menjadi contoh bahwa pemimpin masa depan tak hanya harus cerdas, tapi juga sadar arah.
CJIBF hadir sebagai forum kolaborasi untuk membangun potensi-potensi wilayah di Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved