Bahlil Beberkan Alasan Pemerintah Ingin Perpanjang Kontrak Freeport hingga 2061

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan utama pemerintah akan memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061. Tujuan utamanya ialah mendukung program hilirisasi di Indonesia berjalan. Pernyataan tersebut diungkapkan Bahlil dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Kamis (2/5).

Freeport diketahui tengah membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) konsentrat tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Smelter ini akan menjadi smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau 480.000 ton logam tembaga.

"Smelter PT Freeport di Gresik ialah kebijakan strategis terkait industri tambang tembaga. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah bisa menciptakan nilai tambah dan peluang bisnis," kata Bahlil dalam keterangan resmi, Jumat (3/5).

Baca juga : Permintaan Bahlil agar Freeport Bangun Smelter di Papua Disebut Terlalu Muluk

Sejatinya, masa kontrak pengoperasian PTFI berakhir di 2041. Artinya, ada penambahan perpanjangan kontrak hingga 20 tahun. Adapun syarat perpanjangan IUPK PTFI ialah penambahan saham sebesar 10%, sehingga total saham yang akan dikantongi pemerintah Indonesia ialah 61%. 

Dengan penambahan saham tersebut diharapkan terdapat lapangan kerja baru dari ekosistem kendaraan listrik. Seperti diketahui, tembaga merupakan komponen utama kendaraan listrik antara lain pada mesin, baterai, dan kabel.

"Kalau tembaganya ada, kita bisa bangun pabrik mobil listrik di sini. Jadi kita bangun ekosistem semuanya di Indonesia. Nanti, ini bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru," tegasnya.

Baca juga : Integrasi Investasi Pembangunan Smelter Freeport dengan Smelter Tambang Lain Diapresiasi

Bahlil kemudian menceritakan sebelum 2018, saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36%. Lalu, pada September 2018, pemerintah melalui PT Inalum (Persero) membayar US$3,85 miliar atau hampir Rp60 triliun kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) untuk mengantongi kepemilikan saham 51,23%. Saat ini, ungkapnya, saham PT Freeport memiliki nilai valuasi dari dividen sebesar Rp300 triliun.

"Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir US$4 miliar dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu. Artinya, Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia. Sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai Rp300 triliun," ucapnya.

Proses pengajuan perpanjangan IUPK PTFI hingga 2061 dikatakan hampir selesai dan tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Ttentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. (Z-2)