Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara, untuk melaporkan kegiatan terkait pertemuan Bank Dunia dan IMF pada Spring Meeting 2024 yang berlangsung di Washington D.C.
"Lapor ke Presiden tadi. Kemarin dari (Spring) Meeting?" kata Srimul di Istana, Jakarta, Rabu (24/4).
Hal yang dilaporkan terkait pembahasan-pembahasan selama pertemuan di IMF - World Bank dan negara-negara G20. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut isi laporannya.
Baca juga : Transisi Energi dan Perubahan Iklim Jadi Topik Utama Pertemuan IMF-Bank Dunia
Sebelumnya melalui surat keterangan, Menkeu menyoroti biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia yang dinilai terlalu mahal dibandingkan MDBs lainnya. Hal itu diungkapkan dalam Development Committee Meeting di sela rangkaian kegiatan Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia (Spring Meetings IMF-WBG) di Washington DC, Amerika Serikat pada 15-20 April 2024.
"Pricing (cost of borrowing) Bank Dunia yang terlalu mahal dibandingkan MDBs sejawat lainnya saat ini," kata Sri Mulyani dalam rilis resmi Kementerian Keuangan, Selasa (23/4).
Menkeu juga menyinggung mengenai pentingnya penambahan kapasitas keuangan Bank Dunia dan penguatan kepentingan serta keterwakilan anggota. Peningkatan modal yang sejalan dengan reviu kepemilikan saham dinilai akan memperkuat legitimasi dan tata kelola Bank Dunia saat lembaga-lembaga global terpercaya sangat dibutuhkan keberadaannya.
Baca juga : Sri Mulyani Soroti Mahalnya Biaya Pinjaman Bank Dunia
Menkeu juga menyambut baik kemajuan yang dicapai menuju terciptanya Grup Bank Dunia (WBG) yang lebih besar, lebih baik dan lebih berani melalui Peta Jalan Evolusi Grup Bank Dunia (World Bank Group Evolution Roadmap).
Untuk ke depan, Sri Mulyani mendorong Bank Dunia agar lebih percaya diri menetapkan target ambisius untuk hasil evolusi pada fase berikutnya.
"Bank Dunia dan IMF harus mempertahankan momentum reformasi dan memastikan reformasi tersebut menghasilkan peluang nyata bagi negara-negara emerging market dan negara berkembang," kata Menkeu. (Try/Z-7)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved