Headline

Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.

Fokus

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.

Pemerintah Dinilai Tidak Profesional Atasi Persoalan Beras

M. Ilham Ramadhan Avisena
05/3/2024 19:17
Pemerintah Dinilai Tidak Profesional Atasi Persoalan Beras
Harga beras di pasar(MI / Widjajadi)

EKONOM senior sekaligus salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini menilai pemerintah tidak profesional dalam pengendalian harga beras. Gelagat yang ditunjukkan pengambil kebijakan disebut mempertegas tidak profesionalnya pejabat strategis di Tanah Air.

"Ini tidak profesional, karena pemerintahnya sibuk dengan cawe-cawe politik dan macam-macam. Jadi kalau pemerintah itu menyalahkan keadaan, atau beras di luar negeri naik, itu eskapisme. Mencari-cari kesalahan orang lain, pihak lain di luar, eskternal, melarikan diri," ujarnya saat dihubungi, Selasa (5/3).

Pemerintah juga dianggap tak mau mengakui dan menyampaikan kepada publik mengenai akar permasalahan dari melonjaknya harga beras. Mulai dari dampak El Nino, hingga masyarakat Eropa yang tetiba gemar makan nasi dinilai sebagai bentuk lari dari pertanggungjawaban.

Baca juga : Naik Lagi, Harga Beras di Palu Tembus Rp17 Ribu per Kg

Melambungnya harga beras di level konsumen, kata Didik, jelas karena supply saat ini terbatas. Sebabnya ialah begitu masifnya guyuran beras dalam selimut bantuan sosial menjelang Pemilu 2024.

Alhasil, supply beras menjadi terbatas dan kelompok masyarakat yang tak kebagian bansos harus menanggungnya. "Masalahnya, golongan bawah disupply, disogok dengan beras, dengan bansos itu kan sogokan dalam pemilu. Golongan atas tidak menerima itu," kata Didik.

"Jadi mereka kekurangan supply. Jadi tidak usah kemana-mana, sekarang ini beras itu supply-nya kurang, maka itu harganya naik. Ini sudah teori dasar," sambungnya.

Karenanya, Didik menilai manajamen maupun pengelolaan harga dan suplai beras saat ini menjadi yang paling buruk, bahkan bila dibandingkan hingga 50 tahun yang lalu.

"Sekarang ini kondisi kenaikan harga yang paling buruk dan paling tidak profesional pemerintah mengendalikan beras. Memang pemerintah tidak profesional. Pemerintahan Jokowi mengabaikan pengendalian inflasi seperti sekarang. Tugas-tugas tidak dilaksanakan dengan baik," pungkasnya. (Z-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putra Ananda
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik