Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
EKONOM senior sekaligus salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini menilai pemerintah tidak profesional dalam pengendalian harga beras. Gelagat yang ditunjukkan pengambil kebijakan disebut mempertegas tidak profesionalnya pejabat strategis di Tanah Air.
"Ini tidak profesional, karena pemerintahnya sibuk dengan cawe-cawe politik dan macam-macam. Jadi kalau pemerintah itu menyalahkan keadaan, atau beras di luar negeri naik, itu eskapisme. Mencari-cari kesalahan orang lain, pihak lain di luar, eskternal, melarikan diri," ujarnya saat dihubungi, Selasa (5/3).
Pemerintah juga dianggap tak mau mengakui dan menyampaikan kepada publik mengenai akar permasalahan dari melonjaknya harga beras. Mulai dari dampak El Nino, hingga masyarakat Eropa yang tetiba gemar makan nasi dinilai sebagai bentuk lari dari pertanggungjawaban.
Baca juga : Naik Lagi, Harga Beras di Palu Tembus Rp17 Ribu per Kg
Melambungnya harga beras di level konsumen, kata Didik, jelas karena supply saat ini terbatas. Sebabnya ialah begitu masifnya guyuran beras dalam selimut bantuan sosial menjelang Pemilu 2024.
Alhasil, supply beras menjadi terbatas dan kelompok masyarakat yang tak kebagian bansos harus menanggungnya. "Masalahnya, golongan bawah disupply, disogok dengan beras, dengan bansos itu kan sogokan dalam pemilu. Golongan atas tidak menerima itu," kata Didik.
"Jadi mereka kekurangan supply. Jadi tidak usah kemana-mana, sekarang ini beras itu supply-nya kurang, maka itu harganya naik. Ini sudah teori dasar," sambungnya.
Karenanya, Didik menilai manajamen maupun pengelolaan harga dan suplai beras saat ini menjadi yang paling buruk, bahkan bila dibandingkan hingga 50 tahun yang lalu.
"Sekarang ini kondisi kenaikan harga yang paling buruk dan paling tidak profesional pemerintah mengendalikan beras. Memang pemerintah tidak profesional. Pemerintahan Jokowi mengabaikan pengendalian inflasi seperti sekarang. Tugas-tugas tidak dilaksanakan dengan baik," pungkasnya. (Z-8)
Setiap keputusan investasi kini mempertimbangkan dinamika regulasi dan perkembangan teknologi.
Aksi pungli dan parkir liar di Pasar Induk Kramat Jati itu meresahkan para pedagang dan pengunjung pasar.
Di 2024, 68% usaha kecil Indonesia yang berinvestasi pada teknologi melaporkan bahwa investasi tersebut meningkatkan profitabilitas mereka.
Ketersediaan bahan pokok penting relatif masih aman. Begitu juga dengan harga cenderung stabil dan terkendali.
Selain untuk memeriksa ketersediaan bahan pangan, sidak juga demi memastikan barang yang beredar di pasaran sesuai standar
Pemerintah pusat telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani minimal sebesar Rp6.500 per kilogram.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved