Krisis Pangan Terdeteksi sejak Impor Beras, Bukti Pemerintah hanya Fokus Pada Ketahanan Pangan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan krisis pangan di Indonesia sudah terdeteksi sejak Indonesia mengimpor beras.

"Pemerintah Indonesia hanya fokus pada ketahanan pangan bukan kedaulatan pangan. Artinya kalo ketahanan pangan, tidak penting pemenuhan pangan dari impor atau bukan. Tetapi kalo kedaulatan pangan harus produksi dalam negeri," ujar Esther saat dihubungi pada Sabtu (17/2).

Lebih lanjut, Esther menyebut beras merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia juga sangat bergantung pada beras.

Baca juga : Puan Maharani Dorong Pemerintah Siapkan Solusi Jangka Panjang Atasi Krisis Pangan

"Kalau kurang pasokannya (beras) saya rasa juga akan harganya naik, nah itu yang pemerintah tidak aware karena mereka berfikir yang cepat (prosesnya) dengan impor. Sementara kalau pengusaha produksi beras dari Indonesia langkahnya panjang, harus membenahi problem struktur seperti sarana prasarana pertanian, pupuk juga harus dijamin tidak langka dan tidak mahal, pembibitan unggul harus dijaga, intinya lebih panjanglah, jadi mereka (pemerintah) cari gampangnya aja," tuturnya.

Esther juga menilai komoditi pangan Indonesia sangat tergantung dengan iklim, apabila iklim yang ada di Indonesia bermasalah, maka akan berdampak pada berkurangnya produksi pangan.

"Kemarin kebetulan ada El Nino, sebelumnya ada Covid-19, makanya terlalu berisiko menyerahkan nasib perut kita ke negara lain," ungkap dia.

Baca juga : Utusan Khusus Presiden RI Usung Tiga Isu Sistem Pangan Pertanian di CFS, Roma

Esther menjelaskan beberapa negara maju di dunia masih concern terhadap pangan mereka sendiri.

"Di Jepang, Tiongkok, mereka masih memikirkan pertanian. Juga Belanda yang saya tahu sendiri karena 5 tahun hidup di sana, Jerman gitu, masih mementingkan pangan, mereka hanya impor yang mereka tidak bisa produksi misal singkong, kopi, mereka tidak bisa tanam di sana," tuturnya.

Program Food Estate, sebut dia, tidak bisa untuk menjadi solusi ketahanan pangan Indonesia karena dengan membuka lahan besar-besaran ditakutkan akan merusak lingkungan.

Baca juga : Puan Maharani Sebut Alih Fungsi Lahan Sebabkan Krisis Pangan

Sementara itu, berbeda pandangan dengan Esther, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menyebut bahwa Indonesia masih jauh berhadapan dengan krisis pangan.

"Krisis masih jauhlah. Apa pemicu krisis?," ucap Khudori.

Ia menuturkan, selama impor yang dilakukan oleh pemerintah dikelola dengan baik, Indonesia masih jauh dari krisis pangan.

Baca juga : Dukung Ketahanan Pangan, Gerakan Maju Tani Usung Konsep Meta Farming

"Sejauh impor bisa dikelola dengan baik, jauhlah krisis. Krisis itu jika ada shock tiba-tiba dan tidak terkelola," tandasnya.  (Z-3)