Keberadaan PLTU Batu Bara Jadi Hambatan Peralihan ke EBT

KETUA Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menilai banyaknya pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Tanah Air menjadi hambatan untuk beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Di 2022, Sekitar 67% pasokan listrik nasional berasal dari pembakaran PLTU batu bara.

Selain itu, masalah lainnya, pemerintah merencanakan pembangunan 40,6 GW listrik fosil untuk komersialisasi berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021-2023.

"Pembangkit fosil ini menjadi hambatan untuk berkembangnya ke energi terbarukan. 67% listrik kita dari PLTU batu bara," ujar Politikus NasDem di Forum Diskusi Denpasar 12 'Tata Kelola Ketahanan Energi Indonesia Menuju 2045' secara daring, Rabu (17,1).

Baca juga : Bauran EBT 2023 Meleset dari Target, Cuma 13,1%

Sugeng menuturkan ada perbedaan penetapan harga energi fosil dengan pembangkit listrik berbasis EBT. Harga pasokan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) untuk kebutuhan PLTU milik PLN diputuskan tetap sebesar US$70 per ton, lebih kecil dibandingkan harga batu bara global yang berada di atas US$120 per ton. Sementara, harga pembangkit EBT dilepas ke mekanisme pasar.

Baca juga : Program Transisi Energi Pemerintahan Jokowi Jalan di Tempat

"Ada harga khusus batu bara untuk dalam negeri, sehingga harga listrik PLTU amat murah. Dan juga energi-energi fosil kita diberikan subsidi. Justru yang EBT di lepas ke pasar," imbuhnya.

Sugeng juga menjelaskan realisasi produksi batu bara naik dan melebihi dari target yang ditentukan. Di 2022, target produksi batu bara ditetapkan sebesar 663 juta ton, namun realisasinya mencapai 687 juta ton. Hal ini pun semakin membuat Indonesia sulit melepas ketergantungan dari energi fosil untuk kebutuhan listrik.

Namun demikian, pemerintah perlu mengoptimalkan sumber-sumber EBT untuk mempercepat transisi menuju net zero emissions di 2060. Mengutip data Kementerian ESDM, Sugeng menyebut ada potensi yang melimpah dan bervariasi dengan kapasitas 3.686 gigawatt (GW).

Potensi itu berasal dari energi surya dengan 3.295 GW, lalu hidrogen sebesar 95 GW, bioenergi 57 GW, panas bumi dengan 24 GW, energi bayu atau angin sebesar 155 GW dan laut sebesar 60 GW.

"Potensi energi baru dan terbarukan kita amat besar. Terbesar memang di tenaga surya. Pemerintah bisa merangsang di setiap rumah memasang pembangkit listrik tenaga surya," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Center for Energy Policy Muhammad Kholid Syeirazi menjelaskan tantangan transisi energi yang dihadapi pemerintah antara lain soal teknology green atau teknologi ramah lingkungan yang masih mahal, lalu harga jual produk energi hijau masih tinggi, ekosistem bisnis energi terbarukan yang belum berkembang besar.

"Serta, ketiadaan dana transisi," katanya.

Kholid menyebut Indonesia memiliki kerja sama pendanaan dari program Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dimotori Amerika Serikat. Kemitraan JETP merupakan inisiatif pendanaan transisi energi senilai lebih dari US$21,5 miliar atau sekitar Rp334 triliun. Namun, sebagian besar pendanaan ini berupa pinjaman konsesi dari perbankan luar negeri dan negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) sebagai pendonor JETP. Kerja sama transisi energi ini pun dianggap membebankan Indonesia dari utang-utang ke depannya.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN) per November 2023 menyebut ketahanan energi Indonesia berada di level 6,57 atau masuk kondisi tahan. Ia meminta pemerintah agar tetap menjaga ketahanan energi nasional di level aman.

"Konsumsi energi global akan mengalami peningkatan. Bagaimana posisi kita sudah berada di kategori tahan, bisa tetap berada di situasi aman. Karena banyak hal yang mesti diperhatikan oleh satu negara untuk memenuhi kebutuhan energi," pungkasnya. (Z-8)