Bertemu Menteri Korsel, Menhub Budi Karya Bahas Penyelesaian Studi Proyek LRT Bali

MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membahas penyelesaian studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) di Bali bersama Korea Selatan (Korsel). 

Budi bertemu Wakil Menteri Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan (Korsel) Sangwoo Park di Seoul, Korsel, Selasa (9/1).

Budi menjelaskan, pemerintah mengundang Korsel untuk bekerja sama membangun proyek transportasi massal berbasis rel pertama yang ada di Pulau Dewata. Pengerjaan FS dilakukan oleh perusahaan kereta api nasional Korsel, Korea National Railways (KNR).

Baca juga : Menhub Sebut LRT Jadi Solusi Atasi Kemacetan di Bali

“FS sudah mulai dilakukan pada Januari 2023 lalu, dan kami targetkan studinya sudah selesai pada April 2024,” ujar Menhub dalam keterangan resmi, Kamis (11/1).

Ia menerangkan pembiayaan studi kelayakan dari hibah perusahaan asal Negeri Ginseng, Korea Eximbank.

Menhub menuturkan pengerjaan FS proyek LRT Bali bukan suatu hal yang mudah, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan mulai dari teknis, finansial, dan institusional.

Baca juga : Bappenas: Studi Kelayakan Proyek LRT Bali Rampung Akhir 2023

"Tapi kami yakin FS ini dapat kita selesaikan dengan baik,” ucap Budi.

Kemenhub, ungkapnya, akan fokus untuk memulai pembangunan LRT Bali tahap pertama yaitu dari Bandara Ngurah Rai hingga Central Park di Kuta. 

Proyek itu akan memiliki konstruksi bawah tanah (underground) dengan berpusat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Lintasan rel LRT Bali akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai ke Kuta Central Park, kemudian dilanjutkan ke Seminyak.

Baca juga : Kemenhub Siapkan Aplikasi Pemesanan Integrasi Tiket Angkutan Umum, Pertama di Dunia

Adapun tujuan utama pembangunan transportasi massal perkotaan itu untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Pulau Dewata.

Terkait dengan pembiayaan proyek tersebut, Menhub mengungkapkan pemerintah masih terus membahas berbagai skema kerja sama. Baik itu memanfaatkan pinjaman dari lembaga Bantuan Pembangunan Resmi Korea atau Official Development Assistance (ODA), maupun dengan skema kemitraan pemerintah–swasta atau public priivate partnership (PPP).

“Kami meminta dukungan penuh Pemerintah Korsel kepada pihak Eximbank, KNR, dan pihak terkait lainnya," pungkasnya. (Z-5)