Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 31,5 juta nomor induk kependudukan (NIK) terdaftar bertransaksi membeli elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) melalui website atau Merchant Apps MyPertamina di sub penyalur (pangkalan) resmi.
Per Senin, 1 Januari 2024, pembelian tabung gas melon hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang sudah terdaftar. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah dapat dinikmati kelompok masyarakat tidak mampu. Dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai basis penyaluran elpiji 3 kg, total jumlah penerima mencapai 189 juta NIK.
"Dari dari data P3KE 189 juta NIK, yang sudah transaksi itu sebanyak 31,5 juta NIK," ungkap Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Rabu (3/1).
Baca juga: Pemerintah Harus Perketat Pengawasan Pembelian Elpiji dengan KTP
Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan registrasi atau pendataan pengguna elpiji 3 kg di sub penyalur. Total sub penyalur resmi yang terdata sebanyak 253.384 yang tersebar di 411 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 252.381 pangkalan atau setara 99,4% siap melakukan transaksi pada Merchant Apps MyPertamina. Sisanya, pangkalan masih terkendala dengan sinyal telekomunikasi.
"Dari 252.381 itu, ada 240.892 pangkalan yang sudah melakukan transaksi. Artinya, dari perangkat sistem dan orang melayani sudah siap melaksanakan kebijakan tersebut secara masif," ujar Tutuka.
Baca juga: Cara Mudah Daftar Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Online Tahun 2024
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mustika Pertiwi menambahkan dari transaksi 31,5 juta NIK yang terdaftar di aplikasi Pertamina, sebanyak 7,1 juta NIK merupakan pengguna yang tidak termasuk dalam data P3KE alias orang mampu. Sisanya, 24,4 juta NIK merupakan konsumen data P3KE.
"Sampai hari ini ada 7,1 juta NIK di luar data 189 juta NIK dari P3KE," terangnya.
Memang dalam pendataan ini tidak ada pembatasan dalam pembelian tabung gas melon. Namun, Mustika mengungkapkan Kementerian ESDM dan Pertamina akan melakukan verifikasi kembali terhadap data 7,1 juta NIK di luar data P3KE. Pemerintah mengimbau kepada orang mampu agar membeli elpiji non subsidi.
"Kemarin kita rapatkan dengan tim pertamina untuk tindak lanjut terhadap data 7,1 juta NIK ialah kita akan lakukan verifikasi apakah mereka benar-benar konsumen yang berhak menerima subsidi atau tidak," pungkasnya. (Ins/Z-7)
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
PEMERINTAH tengah merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga elpiji 3 kilogram menjadi satu harga nasional. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Sepanjang awal Juni 2025, program ini menyasar sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, dengan fokus utama mengedukasi masyarakat terkait penggunaan LPG yang aman dan benar di tingkat rumah tangga.
Untuk BBM, tersedia cadangan dengan ketahanan 8-13 hari, sedangkan LPG memiliki ketahanan hingga 5 hari.
PTK terus mendukung kebutuhan layanan marine services dalam memperkuat pasokan energi nasional, terutama selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Dengan langkah itu, lanjutnya, Disperindagkop UKM Riau berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved