Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 31,5 juta nomor induk kependudukan (NIK) terdaftar bertransaksi membeli elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) melalui website atau Merchant Apps MyPertamina di sub penyalur (pangkalan) resmi.
Per Senin, 1 Januari 2024, pembelian tabung gas melon hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang sudah terdaftar. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah dapat dinikmati kelompok masyarakat tidak mampu. Dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai basis penyaluran elpiji 3 kg, total jumlah penerima mencapai 189 juta NIK.
"Dari dari data P3KE 189 juta NIK, yang sudah transaksi itu sebanyak 31,5 juta NIK," ungkap Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Rabu (3/1).
Baca juga: Pemerintah Harus Perketat Pengawasan Pembelian Elpiji dengan KTP
Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan registrasi atau pendataan pengguna elpiji 3 kg di sub penyalur. Total sub penyalur resmi yang terdata sebanyak 253.384 yang tersebar di 411 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 252.381 pangkalan atau setara 99,4% siap melakukan transaksi pada Merchant Apps MyPertamina. Sisanya, pangkalan masih terkendala dengan sinyal telekomunikasi.
"Dari 252.381 itu, ada 240.892 pangkalan yang sudah melakukan transaksi. Artinya, dari perangkat sistem dan orang melayani sudah siap melaksanakan kebijakan tersebut secara masif," ujar Tutuka.
Baca juga: Cara Mudah Daftar Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Online Tahun 2024
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mustika Pertiwi menambahkan dari transaksi 31,5 juta NIK yang terdaftar di aplikasi Pertamina, sebanyak 7,1 juta NIK merupakan pengguna yang tidak termasuk dalam data P3KE alias orang mampu. Sisanya, 24,4 juta NIK merupakan konsumen data P3KE.
"Sampai hari ini ada 7,1 juta NIK di luar data 189 juta NIK dari P3KE," terangnya.
Memang dalam pendataan ini tidak ada pembatasan dalam pembelian tabung gas melon. Namun, Mustika mengungkapkan Kementerian ESDM dan Pertamina akan melakukan verifikasi kembali terhadap data 7,1 juta NIK di luar data P3KE. Pemerintah mengimbau kepada orang mampu agar membeli elpiji non subsidi.
"Kemarin kita rapatkan dengan tim pertamina untuk tindak lanjut terhadap data 7,1 juta NIK ialah kita akan lakukan verifikasi apakah mereka benar-benar konsumen yang berhak menerima subsidi atau tidak," pungkasnya. (Ins/Z-7)
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
PERTAMINA Patra Niaga bersama Bank Indonesia berkolaborasi menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di pangkalan gas elpiji 3 kg.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menjadi tanda krisis koordinasi.
"Total kita siapkan 1.120 tabung gas elpiji 3 kg, harga sesuai HET Rp18 ribu per tabung,"
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan aturan baru dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg).
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus bergerak cepat melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina.
Dia menjelaskan selain menganalisis dokumen pengajuan, pihaknya juga melakukan klarifikasi terkait penyewaan kapal yang akan digunakan oleh PT PIS.
Kilang LPG Cilamaya yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu dibangun untuk mendukung program substitusi impor, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pasokan LPG dalam negeri.
Menurutnya, seluruh proyek yang telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pra-feasibilty study) akan diselesaikan tahun ini agar bisa mulai konstruksi pada 2026.
Dengan sistem baru di tahun depan, pembelian LPG akan tercatat berdasarkan domisili dan status penerima, sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved