Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira membeberkan sejumlah hal yang mesti dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Salah satunya dengan mengoptimalkan berbagai sektor pendorong ekonomi.
"Pertumbuhan penting tapi pemerataan sama pentingnya," ungkap Bhima.
Dia menjelaskan, ada banyak sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat digarap untuk mengerek pertumbuhan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Sebut saja pengoptimalan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital.
Baca juga: Penambahan Utang Perlu Diwaspadai
"Pertumbuhan bisa didorong dari motor ekonomi hijau dan ekonomi biru serta ekonomi digital," jelas dia.
Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya disandarkan sepenuhnya pada eksploitasi sumber daya alam (SDA). Sebab, eksploitasi SDA yang berlebihan malah dapat berdampak pada terganggunya sektor ekonomi yang lain.
Baca juga: Wujudkan Cita-Cita Bangsa dengan Kemandirian Ekonomi
"Jangan hanya eksploitasi SDA dengan hilirisasi yang merusak sendi ekonomi hijau dan biru untuk kejar pertumbuhan tinggi jangka pendek," tegas Bhima.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mulai meluncurkan strategi guna mengoptimalkan bonus demografi. Hal tersebut dapat ditempuh dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan kepastian upah laik bagi pekerja.
"Pemanfaatan bonus demografi juga mendesak dengan pembukaan lapangan kerja yang berkualitas dengan upah lebih baik," jelas dia.
"Selama formulasi upahnya masih pakai UU Cipta Kerja maka sulit mendorong daya beli masyarakat yang lebih tinggi. Sementara konsumsi rumah tangga porsinya cukup besar ke PDB," imbuh dia.
Bhima pun menyebutkan harmonisasi kebijakan sebagai tantangan dalam upaya menggeber pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya harmonisasi, kebijakan pemerintah akan terlihat saling bertolak belakang.
"Tantangannya adalah tidak adanya harmonisasi arah pembangunan ekonomi kedepan. PLTU batubara misalnya dibangun masif untuk hilirisasi industri. Sementara investasi ekonomi hijau juga mau masuk. Jadi saling bertabrakan, kontradiktif," ungkap dia.
Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya sekedar mencanangkan program. Lebih dari itu, pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan program yang sudah diterapkan. Ketidakjelasan sikap pemerintah tentu akan membingungkan investor, dunia usaha, dan publik.
"Jangan sampai komitmen pembangunannya membingungkan investor, pengusaha dan masyarakat," tandas dia.
Sebelumnya, calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebesar 7 persen pada tahun 2045. Menurut Ganjar, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil atau ambisius.
Ganjar meyakini, program tersebut sangat mungkin digapai. Dia bahkan menyebutkan sudah mengantongi peta jalan (road map) sebagai acuan untuk mencapai target tersebut. Menurutnya, apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 7 persen pada 2045, maka negara ini akan masuk dalam jebakan middle income trap. Jika itu terjadi maka bukan bonus demografi yang terjadi melainkan malapetaka demografi. (RO/Z-7)
Model kerja fleksibel berbasis platform digital dinilai menjadi bantalan sosial modern.
Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.
Bank Indonesia meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) untuk memperkuat literasi, keamanan, dan inklusi ekonomi digital, didukung pertumbuhan QRIS dan BI-FAST yang kian pesat.
INDUSTRI kripto di Indonesia terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.
Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menunjukkan tren peningkatan pengaduan serta lonjakan kerugian finansial konsumen dari tahun ke tahun.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
BPS gelar Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) mulai 1 Mei. Simak fokus baru seperti ekonomi hijau, digital, hingga YouTuber yang akan dipetakan secara komprehensif.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, pengendalian emisi.
Di tengah tekanan deforestasi, perubahan iklim, dan tuntutan pasar terhadap komoditas berkelanjutan pemerintah dan pelaku usaha kehutanan mulai menggeser paradigma pengelolaan hutan.
Ketahanan energi jadi prioritas nasional utama pada 2026 seiring penguatan strategi ekonomi hijau yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin pasar karbon global berkat hutan tropis terluas ketiga di dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved