Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira membeberkan sejumlah hal yang mesti dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Salah satunya dengan mengoptimalkan berbagai sektor pendorong ekonomi.
"Pertumbuhan penting tapi pemerataan sama pentingnya," ungkap Bhima.
Dia menjelaskan, ada banyak sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat digarap untuk mengerek pertumbuhan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Sebut saja pengoptimalan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital.
Baca juga: Penambahan Utang Perlu Diwaspadai
"Pertumbuhan bisa didorong dari motor ekonomi hijau dan ekonomi biru serta ekonomi digital," jelas dia.
Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya disandarkan sepenuhnya pada eksploitasi sumber daya alam (SDA). Sebab, eksploitasi SDA yang berlebihan malah dapat berdampak pada terganggunya sektor ekonomi yang lain.
Baca juga: Wujudkan Cita-Cita Bangsa dengan Kemandirian Ekonomi
"Jangan hanya eksploitasi SDA dengan hilirisasi yang merusak sendi ekonomi hijau dan biru untuk kejar pertumbuhan tinggi jangka pendek," tegas Bhima.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mulai meluncurkan strategi guna mengoptimalkan bonus demografi. Hal tersebut dapat ditempuh dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan kepastian upah laik bagi pekerja.
"Pemanfaatan bonus demografi juga mendesak dengan pembukaan lapangan kerja yang berkualitas dengan upah lebih baik," jelas dia.
"Selama formulasi upahnya masih pakai UU Cipta Kerja maka sulit mendorong daya beli masyarakat yang lebih tinggi. Sementara konsumsi rumah tangga porsinya cukup besar ke PDB," imbuh dia.
Bhima pun menyebutkan harmonisasi kebijakan sebagai tantangan dalam upaya menggeber pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya harmonisasi, kebijakan pemerintah akan terlihat saling bertolak belakang.
"Tantangannya adalah tidak adanya harmonisasi arah pembangunan ekonomi kedepan. PLTU batubara misalnya dibangun masif untuk hilirisasi industri. Sementara investasi ekonomi hijau juga mau masuk. Jadi saling bertabrakan, kontradiktif," ungkap dia.
Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya sekedar mencanangkan program. Lebih dari itu, pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan program yang sudah diterapkan. Ketidakjelasan sikap pemerintah tentu akan membingungkan investor, dunia usaha, dan publik.
"Jangan sampai komitmen pembangunannya membingungkan investor, pengusaha dan masyarakat," tandas dia.
Sebelumnya, calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebesar 7 persen pada tahun 2045. Menurut Ganjar, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil atau ambisius.
Ganjar meyakini, program tersebut sangat mungkin digapai. Dia bahkan menyebutkan sudah mengantongi peta jalan (road map) sebagai acuan untuk mencapai target tersebut. Menurutnya, apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 7 persen pada 2045, maka negara ini akan masuk dalam jebakan middle income trap. Jika itu terjadi maka bukan bonus demografi yang terjadi melainkan malapetaka demografi. (RO/Z-7)
Shopee 10 tahun dorong UMKM, brand lokal, dan kreator tumbuh digital
Menko Airlangga menegaskan bahwa sektor digital kini berkedudukan sebagai mesin ketiga (third engine) pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Meski pembayaran nontunai kian dominan, pelaku industri menilai ketersediaan uang tunai tetap menjadi elemen penting.
Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang kerap diukur lewat valuasi dan pendanaan, MDI Ventures menghadirkan perspektif berbeda.
Pemerintah tengah bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), gelombang pendataan nasional yang menjadi fondasi penting dalam membaca denyut ekonomi Indonesia
Kebutuhan masyarakat terhadap akses internet kini setara dengan kebutuhan pokok, namun kenyataannya layanan tersebut masih belum dapat dinikmati secara merata.
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin pasar karbon global berkat hutan tropis terluas ketiga di dunia.
Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola karbon dan pembiayaan iklim berbasis hutan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30).
Saat ini, regulator menuntut hasil yang terukur dan berintegritas, termasuk kebutuhan akan dampak iklim yang nyata.
Sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di tanah air.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved