Inkindo: Sertifikasi Konsultan Konstruksi Harusnya Dibiayai Pemerintah

KETUA Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Erie Heryadi berharap, biaya sertifikasi konsultan di bidang konstruksi dapat dibiayai oleh negara. Sehingga, sertifikasi konsultan tidak menjadi bisnis.

“Saya pernah ngobrol dengan pak dirjen (Dirjen Bina Konstruksi-red), sertifikasi harus dibiayai oleh pemerintah karena sertifikasi merupakan ukuran kompetensi untuk orang dan badan usaha,” ungkapnya usai Rakorpimnas Inkindo Tahun 2023, Rabu (13/12).

Menurut Erie, apabila sertifikasi konsultan menjadi bisnis, dikhawatirkan bisa disalahgunakan dan membuat perkembangan sebuah asosiasi tidak sehat. 

Baca juga: Transformasi Digital bikin Industri Konstruksi Makin Adaptif dan Inovatif Hadapi Perkembangan Zaman

“Misalnya ingin mendapatkan status madya, bisa dibayar. Sertifikat harusnya seminggu atau dua minggu baru keluar tetapi keran dibayar, satu hari saja bisa jadi sertifikat. Model bisnis ini bikin asosiasi engga sehat,” tegasnya.

Ia menjelaskan di Inkindo sendiri, proses untuk mengantongi sertifikasi konsultan perlu proses yang cukup panjang. Mulai dari tahapan sertifikasi, melalui asesor, pengecekan kontrak hingga pengecekan laporan keuangan.

Baca juga: Indobuildtech 2024 Siap Digelar untuk Dorong Kemanjuan Konstruksi dan Infrastruktur

“Untuk mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Inkindo perlu waktu yang lama karena kita berjalan sesuai regulasi,” tambah Erie.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mengatakan penting untuk melakukan penguatan kepada para konsultan di bidang konstruksi sehingga mereka bisa lebih profesional.

Mereka harus lebih profesional sehingga pembangunan infrastruktur kita bisa lebih terjaga dengan baik,” jelasnya. 

Dikatakan konsultan sangat berperan penting dalam setiap tahapan konstruksi mulai dari perencanaan, pengawasan hingga evaluasi. Ada statement kalau negara hebat kalau ada konsultan hebat.

Pelaksanaan Rakorpimnas

Sementara itu, terkait pelaksanaan Rakorpimnas Inkindo 2023 yang mengambil tema “Sarasehan Bersama Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029”, Erie Haryadi mengatakan bahwa keegiatan ini diselenggarakan oleh DPN dengan Ketua-ketua DPP, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INKINDO, termaktub pada Pasal 35.

Erie menuturkan, Rakorpimnas 2023 ini sengaja diperluas karena berkaitan dengan momen pemilihan calon presiden-wakil presiden Pemilu 2024, dengan mengundang lebih banyak anggota daerah datang ke Jakarta, guna membahas hal-hal penting dan memberikan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan program kerja Inkindo.

“Rakorpimnas ini merupakan gagasan dan program untuk pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia emas 2045. Karenanya tema yang diusung sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang telah memasuki tahun politik, dimana bangsa Indonesia sedang dalam proses melaksanakan demokrasi melalui pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan ini sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia,” kata Erie.

Inkindo, kata dia, sebagai asosiasi badan usaha jasa konsultan Nasional, harus peka melihat perkembangan lingkungan strategis. Sehingga asosiasi perusahaan jasa konsultan ini dapat mewarnai kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Menurut dia, jasa konsultasi dengan modal utama SDM memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Indonesia emas 2045. Untuk itu, kata Erie, diperlukan kebijakan-kebijakan afirmatif pemerintah untuk meningkatkan peran konsultan nasional dalam pembangunan.

“Sehingga konsultan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tidak ada negara maju tanpa konsultan yang maju. Untuk itu kebijakan afirmatif pemerintah dalam hal regulasi yang kondusif sangat dibutuhkan,” ucapnya. (Z-10)