Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGELOLAAN Lanskap Terintegrasi (Integrated Landscape Management atau ILM) di Indonesia menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produksi empat komoditas yakni minyak sawit, kakao, kopi, dan beras.
Melalui implementasi Program Food Systems, Land Use and Restoration (FOLUR), pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mendorong lanskap yang berkelanjutan dan terintegrasi serta rantai nilai komoditas yang efisien di Indonesia.
Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud selaku Chief Project Steering Committee of FOLUR Indonesia menyampaikan bahwa FOLUR.
Baca juga: Pupuk Indonesia Mulai Bangun Pabrik Clean Ammonia di 2026
FOLUR bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan dalam sistem komoditas dan pangan, restorasi lahan, dan tata kelola penggunaan lahan melalui pengelolaan lanskap terpadu untuk mendapatkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan manfaat sosial dan keuntungan pada tiap tahap produksi mulai dari lahan hingga ke konsumen, dengan dampak positif atau netral terhadap lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Musdhalifah dalam sesi Talkshow dengan tema “Collaborative Approaches on Strengthening Sustainability in Commodity and Food Systems, Land Use and Restoration Governance through Integrated Landscape Management for Multiple Benefits in Indonesia”
Talkshow diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian di Paviliun Indonesia dalam rangkaian kegiatan UN Climate Change Conference of the Parties (COP28) United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) di Dubai, Uni Emirat Arab, (8/12).
“Pendekatan kolaboratif ini melibatkan penerapan pendekatan penggunaan lahan komprehensif yang menghubungkan konservasi keanekaragaman hayati, restorasi, dan produksi dalam skala besar. Selain itu, petani kecil juga memainkan peran penting terhadap keberlanjutan jangka panjang komoditas,” ungkap Staf Ahli Musdhalifah.
Baca juga: Ikut COP 28, Vale Indonesia Ungkap Komitmen Rendah Karbon
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong sebagai keynote speaker juga menekankan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk mengimplementasikan ekonomi rendah karbon pada sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan sebagai bagian dari aksi iklim termasuk pada empat komoditas yang menjadi fokus FOLUR ini.
Dalam Talkshow yang dimoderatori Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura Kemenko Perekonomian Yuli Sri Wilanti tersebut, juga dihadirkan pembicara lainnya yakni Muhammad Fauzan Ridha dari Kementerian Pertanian, Sekjen CPOPC Rizal Afandi Lukman, Senior Advisor for Sustainability and Climate Change Indonesia Biodiversity Foundation – KEHATI Diah Y. Suradiredja, dan Head of Cocoa Sustainability Olam Food Ingredients Indonesia Imam Suharto.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved