Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sesumbar investasi asing akan mendanai proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, di tahun depan, tepatnya setelah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di tahun depan.
Ia tidak menerangkan detail alasan investor asing itu baru mengucurkan dana di tahun depan. Namun, kata Menteri Investasi, untuk tahap pertama pemerintah memprioritaskan investor dalam negeri membiayai proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo itu.
"Yang luar negeri akan masuk dalam tahap kedua, setelah tahap pertama ini selesai. Tahap kedua ini setelah upacara 17 Agustus 2024," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (7/12).
Baca juga : Komitmen Ganjar Lanjutkan IKN Butuh Pendekatan Berbeda
Bahlil membantah investor asing enggan mendanai proyek IKN yang membutuhkan investasi hingga Rp466 triliun. Ia mengklaim sejumlah negara sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN. Di antaranya Uni Emirat Arab, Tiongkok, Korea dan lainnya.
Baca juga : Soal IKN, Ganjar dan Jokowi Dinilai Seideologi
"Bukan tidak ada yang masuk, harus diingat. Sudah ada yang masuk. Tapi, perintah presiden untuk di klaster A (kawasan inti IKN) memprioritaskan pengusaha dalam negeri. Agar tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," ucapnya.
Namun, saat awak media menanyakan berapa kepastian nilai investasi yang ditawarkan pihak asing tersebut, Bahlil tidak mengungkapkan secara gamblang.
"Soal kepastian itu yang asing, nanti saya cek ya. Tapi yang jelas sudah ada. Negaranya kan dari UEA, Tiongkok, Korea, yang akan masuk," klaimnya.
Ditemui terpisah, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susantono menampik bahwa permasalahan utama investor asing masih belum memberikan modalnya untuk proyek IKN karena gagalnya deal atau transaksi.
Menurutnya, ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan oleh pemodal asing sebelum sepakat melakukan transaksi investasi dengan pemerintah Indonesia.
"Bukan soal itu (deal harga), tapi ini masih berproses. Prosesnya dalam arti mereka sedang membuat studi kelayakan dengan melihat kondisi lapangan, seperti jenis tanah apakah sesuai dengan cost mereka," ucap Bambang di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, sore ini.
Bambang mengaku saat ini pemerintah masih terus bernegosiasi dengan investor asing. Pemerintah, klaimnya, tidak menawarkan harga proyek yang terlalu mahal supaya tidak memberatkan kantong pihak asing.
"Namanya investasi itu bisa deal atau no deal. Kalau terlalu mahal, kami juga enggak mau memberatkan mereka. Jadi kita harus cari benar-benar harga yang paling menguntungkan," ucapnya.
"Jadi ini proses investasi biasa kok. Jangan heran juga kalau ada yang enggak ketemu ya karena kita enggak mau ngobral. Nanti tiba-tiba mahal sekali, angsurannya kan juga mahal, kita nggak mau," pungkas Bambang. (Z-8)
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak mempersoalkan usulan Partai NasDem terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Proyek prioritas di sektor hilirisasi dan ketahanan energi nasional dapat menekan penempatan dana ekspor atau devisa hasil ekspor (DHE) di luar negeri.
Presiden Prabowo Subianto menyebut Partai Gerindra dan PDIP merupakan kakak-adik.
Pemerintah membuka peluang bagi Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk menjadi subpangkalan elpiji 3 kilogram (kg).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang kepada Muhammadiyah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved