Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENJELANG tahun 2024, iklim politik dan kondisi moneter global akan menjadi dua tema utama yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia di tahun depan.
Periode pemilihan umum (pemilu) mendatang akan memiliki dampak pada pertumbuhan dan berbagai indikator makroekonomi lainnya terutama di awal tahun.
Di sisi lain, dunia masih terus dibayangi berbagai risiko dan ketidakpastian. Mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melemah, konflik geopolitik Ukraina - Rusia dan konflik Palestina - Israel, perubahan iklim, hingga naiknya harga komoditas secara global.
Baca juga: Menko Airlangga: Keberlanjutan Kebijakan Ekonomi Bisa Jadikan Indonesia Negara Maju
Melihat hal itu, Grant Thornton kembali menggelar event tahunan mereka yaitu Economic Outlook 2024 bertemakan “Potensi Tahun Politik dan Tantangan Ekonomi Global” yang dikemas dalam format talkshow ringan.
Acara ini sendiri diadakan pada Rabu (29/11) yang berlokasi di Home by Moonshine, Sampoerna Strategic Square, Jakarta.
Melalui Economic Outlook ini, Grant Thornton berusaha memberikan gambaran atas kondisi ekonomi yang akan dihadapi, baik di Indonesia maupun global pada tahun 2024, lalu melihat bagaimana strategi yang telah dan akan diambil pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan perekonomian Indonesia memasuki tahun politik, serta insight - insight apa yang perlu diketahui pelaku usaha untuk menyambut 2024.
Acara ini dibuka oleh CEO Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani, yang menyampaikan apresiasi dan latar belakang atas terselenggaranya kegiatan ini.
“Acara ini merupakan event rutin tahunan kami guna membahas lebih dalam mengenai kondisi perekonomian Indonesia, beserta dengan faktor pendukungnya,” kata Johanna.
Baca juga: Business Forum di Singapura, Dewan Nasional KEK Tawarkan Berbagai Kemudahan Investasi
“Prediksi ekonomi Indonesia selalu menjadi sorotan di penghujung tahun, dan tahun 2024 ini tidak terkecuali. Tahun 2024 tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang besar untuk memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia," jelasnya.
"Dengan terselenggaranya acara, kami harap dapat menjadi sumber informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, peluang investasi, dan langkah - langkah strategis yang nantinya dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun pelaku bisnis, “ ucap Johanna.
Economic Outlook tahun ini menghadirkan pembicara utama, Direktur dan Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adinegara yang mengatakan "Investasi selalu mengalami perlambatan setiap tahun politik, sementara tahun 2024 investasi diperkirakan akan tumbuh positif namun melandai di angka 3%."
"Hal ini dipengaruhi, salah satunya karena investor yang masih wait and see namun demikian, ada juga investor yang tetap berinvestasi walau pemilu masih berlangsung khususnya untuk sektor makanan dan minuman, serta sektor otomotif karena peluang konsumsi domestik yang besar," jelasnya.
Baca juga: Gubernur BI: Perekonomian Nasional Bisa Tumbuh 6,1 Persen di 2028
"Namun tantangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana cara menjaga konsumsi rumah tangga dalam mendukung stabilitas ekonomi. Diperkirakan efek Pemilu sendiri hanya mempengaruhi 0,3-0,4% dari PDB,” kata Bhima.
“Secara umum, kinerja ekspor dan investasi Indonesia akan dipengaruhi oleh permintaan Tiongkok, hingga situasi politik Amerika yang akan melakukan pemilu tahun depan," jelasnya.
Kecenderungan yang sering terjadi sebelum pemilu di AS berlangsung adalah banyak dana asing di berbagai negara berkembang yang ditarik untuk diinvestasikan kembali ke pasar saham AS, termasuk Indonesia.
Maka dari itu, perlu dukungan dari pemerintah untuk terus menguatkan perekonomian domestik yang banyak ditumpu oleh para pelaku usaha domestik termasuk UMKM dan juga para investor domestik.
Baca juga: APBN 2024 Cerminkan Optimisme dan Kewaspadaan
"Bentuk dukungan pemerintah bisa melalui melanjutkan PPH final 0,5% UMKM, menunda kenaikan tarif PPN 12% serta adanya upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dari sisi pasokan, dan juga menjaga harga energi agar tetap stabil”, tambah Bhima.
Grant Thornton sendiri menyebutkan bahwa tahun politik tidak terlalu mempengaruhi keputusan para pelaku usaha untuk mendaftarkan sahamnya di bursa saham.
Tagor Sidik Sigiro, Assurance Partner Grant Thornton Indonesia mengatakan, “Pengamatan kami selama ini dengan klien - klien di GrantThornton, masih ada persiapan untuk melakukan IPO dari mulai akhir semester I tahun 2023 hinggamemasuki awal tahun 2024."
"Dalam masa pendaftaran 6 bulan untuk penerbitan proses IPO, para klienkami berpendapat bahwa hasil pemilu tidak terlalu mempengaruhi keputusan mereka untuk go public,karena mereka yakin bahwa saham domestik tetap akan diserap oleh investor domestik,” jelas Tagor. (S-4)
APINDO dorong penguatan UMKM melalui program AUM, DSC, dan kerja sama pentahelix untuk meningkatkan daya saing usaha lokal di tengah tantangan global.
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
Kekayaan Intelektual (KI) terbukti menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal KI Kementerian Hukum, Razilu.
DI dunia ekonomi yang penuh kalkulasi dan proyeksi, kita sering terbuai oleh ilusi keteraturan.
capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,12 persen. Itu dinilai ekonom didorong oleh investasi dan konsumsi rumah tangga
Meski konsumsi kelas atas cenderung melemah, kekuatan konsumsi secara keseluruhan banyak berasal dari sektor informal.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved