Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden, Ganjar Pranowo, menyampaikan pernyataan tegas pada keinginannya untuk memperbaiki sejumlah kekeliruan yang dilakukan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ungkapan mengejutkan itu dipaparkan Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11).
Ganjar menyebut setidaknya ada 6 program ‘meleset’ Jokowi saat mengelola ekonomi negara. Ia juga secara tegas menyatakan kalau dirinya siap untuk memperbaiki apa yang tidak benar dari program-program tersebut.
"Di Infrastruktur itu 10 tahun pak Jokowi sudah lakukan itu. Tapi ada protes,” tutur Ganjar.
Baca juga: Relawan Gajamada Sebut Polemik Gibran Gerus Suara Prabowo
Pertama, infrastruktur dibangun namun sepi pengguna. Sejumlah mega proyek infrastruktur telah dibangun oleh Jokowi dengan anggaran sekitar Rp 391,7 triliun, dari target Rp 177,9 triliun di tahun 2023. Ganjar tidak menyalahkan dengan adanya pembangunan yang dilakukan, karena telah memberikan akses baru. Namun kekeliruan Jokowi dipandang dari sektor ekosistem masyarakat di wilayah tersebut.
Kedua, pengembangan sektor krusial yang tidak optimal. Ganjar juga menyoroti bagaimana upaya Jokowi dalam membangun industri seperti pertambangan dan perkebunan. Dua sektor penting ini dianggap hanya memberikan keuntungan pada pemilik modal, sementara masyarakat hanya sebagai penonton dan korban.
Baca juga: Golkar: Ganjar-Mahfud tidak Mungkin Menang 95% di Bali
Tiga, transisi energi dengan biaya tinggi. Ganjar menyebut kalau EBT memang akan mampu mengurangi polisi di Indonesia, tapi kalau tidak diimbangi dengan investasi sebesar Rp 1.300 triliun, maka hal tersebut justru akan mendatangkan bencana bagi negara. Ganjar berencana untuk mengundang investor dunia untuk berinvestasi di Indonesia terkait EBT.
"Mau gak investasi ke EBT Indonesia, Anda butuh investasi ke sini. Tapi Anda butuh energi yang besar,” jelasnya.
Empat, peningkatan sumber daya manusia. Ganjar akan memperbaiki sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan mengevaluasi sistem pendidikan, serta menekan angka stunting ke 12% dan angka kematian ibu (AKI).
"Momentum ini harus dipakai karena kita punya bonus demografi. Kira-kira 10-13 tahun ke depan. Jangan sampai ini jadi malapetaka demografi,” tegasnya.
Lima, selamatkan BUMN dari kebangkrutan. Pembangunan infrastruktur yang besar-besaran telah mengorbankan sejumlah BUMN. Menurut Ganjar, ini dikarenakan kesiapan yang dipaksakan oleh para perusahaan ‘pelat merah’ dalam mengemban tugas pembangunan proyek.
"Ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent. Kita gak boleh ugal-ugalan," tutur Ganjar.
Enam, kembalikan Bulog seperti semula. Ganjar menganggap bahwa Perum Bulog perlu dikembalikan pada fungsinya. Dengan begitu, praktik oligopoli pangan dalam negeri dapat dicegah.
“Kembalikan Bulog ke fungsi awal. Pangan jangan dilempar ke pasar. Pangan harus dikuasai negara, karena ini hidup mati bangsa," pungkas Ganjar. (RO/Z-7)
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Sepanjang tahun 2025, NBRI mencatat sejumlah capaian strategis, antara lain penguatan kapasitas SDM nasional melalui program pelatihan, Battery School, dan industrial training.
KOMISI XII DPR meminta pemerintah memastikan bahwa rencana pembangunan 50 pembangkit listrik berbasis sampah tidak berujung mangkrak karena persoalan biaya.
Rancangan pembangunan jaringan interkoneksi antarpulau telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
SURVEI ARCI menyatakan sebanyak 75,5 persen warga Jawa Timur menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang energi.
UPAYA pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel), terhabat karena ketergantungan energi fosil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved