Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi bursa karbon mencapai Rp29,45 miliar dalam satu bulan pertama sejak diluncurkan 26 September 2023. Nilai tersebut berasal dari 24 pengguna jasa yang telah mendapatkan izin dari otoritas.
"Total volume sebesar 464.843 tCO2e dan akumulasi nilai sebesar Rp29,45 miliar dengan rincian 31,78% di pasar reguler, 5,48% di pasar negosiasi, dan 62,74% di pasar lelang," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam konferensi pers secara daring, Senin (30/10).
Ke depan, lanjutnya, potensi bursa karbon masih sangat besar. Itu berdasarkan pertimbangan mengenai jumlah pendaftar yang mencapai 3.180 pendaftar di dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang ditawarkan.
Baca juga: Bursa Karbon Sepi, BEI: Tingkat Likuidnya Berbeda dengan Saham
Inarno menambahkan, otoritas juga belum berencana mengubah periode waktu pemberian insentif biaya transaksi bursa karbon. Insentif biaya transaksi 50% dipastikan akan berakhir pada 31 Oktober 2023.
"Kita akan stick kepada rencana kita dan akan tidak memperpanjang discount fee tersebut. Namun kita juga masih terdapat satu insentif, yaitu insentif pembebasan biaya menjadi pengguna jasa," tuturnya.
Baca juga: Pengakuan Nilai Karbon Bentuk Optimalisasi Ekonomi Hijau
Inarno turut menyampaikan terus mendukung pemerintah dalam upaya menyusun pengaturan mengenai pajak karbon. OJK, kata dia, telah berdiskusi bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengenai hal tersebut. (Z-2)
IHSG, nilai kapitalisasi pasar, dan juga rata nilai transaksi harian, membukukan rekor tertinggi atau all time high. Pasar modal domestik pada September 2025 mencatatkan kinerja yang positif.
Rencana bisnis meliputi pengoperasian LCO2 carriers yang mengangkut karbon hasil tangkapan dari industri seperti pembangkit listrik, kilang, dan produksi amonia.
Bursa ini akan melakukan tokenisasi dan memperdagangkan kredit karbon premium yang terverifikasi.
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pencapaian dan arah kebijakan Indonesia dalam pengembangan sistem nilai ekonomi karbon nasional.
MASYARAKAT adat di pegunungan Meratus, Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan penolakan terhadap kebijakan perdagangan karbon yang dikampanyekan pemerintah.
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bakal melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas perihal pajak karbon.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved