Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) melarang PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) menyalurkan pembiayaan kepada debitur eksisting maupun debitur baru dengan skema buy now pay later (BNPL) atau pembiayaan serupa. Pelarangan itu termasuk pada penyaluran pembiayaan yang dilakukan melalui skema channeling maupun joint financing.
Itu merupakan penerapan sanksi administratif kepada Akulaku dalam bentuk pembatasan kegiatan usaha tertentu (PKUT). Soalnya, perusahaan dinilai tidak menjalankan rekomendasi otoritas terkait proses bisnis penyaluran pinjaman beli sekarang bayar nanti (buy now pay later/BNPL).
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers secara daring, Senin (30/10). "OJK telah menetapkan pembatasan kegiatan usaha tertentu kepada perusahaan pembiayaan PT Akulaku Finance Indonesia karena tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh OJK untuk memperbaiki proses bisnis BNPL agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, prinsip manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik," ujarnya.
Baca juga: Keuntungan ExxonMobil Turun karena Harga Minyak Mentah Jatuh
Agusman mengatakan, pencabutan PKUT akan dilakukan apabila OJK menilai bahwa perusahaan pemberi pinjaman online (pinjol) itu telah melaksanakan seluruh komitmen korektif action plan, termasuk pemenuhan seluruh rekomendasi pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Otoritas telah memberikan surat pembinaan kepada seluruh perusahaan pembiayaan yang menyalurkan BNPL.
Dalam surat tersebut, perusahaan-perusahaan terkait diminat untuk terus memperbaiki dan memperkuat dalam proses bisnis. "Itu mencakup dalan proses under writing dengan memperhatikan penerapan aspek manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, dan manajemen risiko teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," terangnya.
Baca juga: Electrolux akan Pangkas 3.000 Pekerja akibat Penjualan Merosot
Penerapan PKUT terhadap Akulaku merupakan salah satu dari pengenaan sanksi administratif yang diberikan OJK selama Oktober 2022. Data otoritas menunjukkan pada bulan ke-10 tahun ini, 23 perusahaan peer to peer (P2P) lending telah melakukan pelanggaran administratif.
Adapun sebanyak 22 perusahaan menerima sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 1 lainnya merupakan pembatasan kegiatan usaha. Agusman menambahkan, pada Oktober 2023 pula otoritas telah membekukan kegiatan usaha terhadap 1 perusahaan P2P lending.
Sedangkan hingga 20 Oktober 2023, terdapat 8 perusahaan pembiayaan dan 6 perusahaan modal ventura yang belum memenuhi ketentuan terkait ekuitas minimum yang masih dalam monitoring dalam rangka realisasi action plan yang telah disampaikan. "Action plan yang diajukan antara lain berupa injeksi modal dari PSP (pemegang saham pengendali) dan injeksi modal dari new strategic investor, merger, penjualan aset, maupun pengembalian izin usaha," kata Agusman.
"Apabila perusahaan-perusahaan pembiayaan dan modal ventura ini dalam pemenuhan monitoring tidak dapat memenuhi ketentuan sampai dengan jangka waktu yang telah disetujui OJK, akan ditindaklanjuti dengan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (Z-2)
Easycash memperkenalkan Fintopia Corporate University (FCU)—sebuah inisiatif internal untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM)
Per Desember 2024, data OJK mencatat bahwa penyaluran fintech lending di luar Pulau Jawa masih sebesar 21,59% dari total penyaluran nasional.
Selama tujuh tahun hadir, Adapundi telah sukses dalam menyediakan akses pendanaan bagi lebih dari 700 ribu UMKM dan jutaan pengguna.
PLATFORM investasi asal Indonesia menjadi fintech pertama dalam program StratBox di bawah naungan PhiliFINNO dari Securities and Exchange Commission (SEC) Filipina.
Fintech di Indonesia dimulai dengan fokus memfasilitasi pembayaran online, sebagai respons terhadap maraknya transaksi online dan e-commerce.
PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menegaskan komitmennya terhadap praktik penyaluran dana yang bertanggung jawab.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah program pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga rendah
Kinerja keuangan yang terus menunjukkan tren positif tersebut ditopang strategi dalam menjaga kualitas pembiayaan melalui pendampingan intensif dan program apresiasi kepada nasabah.
DI tengah era digitalisasi yang terus bergerak cepat, perubahan teknologi memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam industri pembiayaan.
PT Adira Dinamika Multi Finance resmi menandatangani dua perjanjian strategis sebagai bagian dari langkah penguatan bisnis dan perluasan strategi pertumbuhan anorganik.
PERUSAHAAN besar seyogianya memiliki komitmen dalam mendukung akses pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved