Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food yang merupakan holding BUMN Pangan tengah meresrtrukturisasi utang sebesar Rp3,5 triliun.
Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan menuturkan restrukturisasi keuangan dibutuhkan holding pangan, karena anggotanya memiliki masalah keuangan yang cukup besar.
ID Food terdiri dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia (Perindo), PT Berdikari, PT Garam dan RNI yang menjadi induk holding BUMN pangan.
Baca juga : Resmikan Plant Pertama, Kementerian ESDM: PLN Miliki Cara Paling Cepat Hasilkan Green Hydrogen
Pascapembentukan holding sejak Januari 2022, besaran utang anggota ID Food mencapai Rp8,5 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp3,5 triliun kini tengah direstrukturisasi.
"Dari utang sekitar Rp8,5 triliun, yang kita lakukan resrtrukturisasi kurang lebih Rp3,5 triliun terutama di anak-anak perusahaan seperti di PT Sang Hyang Seri, Perindo, dengan teman-teman Himbara," ujar Frans dalam agenda Ngopi BUMN, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (10/10).
Baca juga : Melalui Pertamina Eco Runfest, Pertamina Ajak Publik Gaya Hidup Ramah Lingkungan
ID Food, sebutnya, menargetkan rescheduling atau penjadwalan kembali pembayaran utang dengan tenor jangka panjang dapat diteken di tahun ini.
"Tandatangan untuk rescheduling payment untuk jangka panjang itu ditargetkan di tahun ini dan semua (pembayaran) ke Himbara," jelasnya.
Frans mengatakan ID Food telah mendapatkan penyertaan modal negara (PM) nontunai sebesar Rp2,6 triliun yang terdiri dari rekening dana investasi (RDI) dan subsidiary loan agreement (SLA) untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan yang tergabung dalam holding BUMN pangan itu.
Pada September lalu, Komisi XI DPR RI diketahui telah menyetujui PMN nontunai tahun anggaran 2023 berupa konversi piutang sebesar Rp2,56 triliun kepada ID Food.
"Kami mendapat PMN nontunai yang sudah disetujui Komisi XI. Ini sangat membantu kita memperbaiki fundamental keuangan kita, sehingga mempengaruhi kapasitas kita untuk melakukan pendanaan dengan pihak lain," pungkas Frans. (Z-5)
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Strategi pelepasan aset memungkinkan pengembangan proyek baru, pengurangan utang, dan peningkatan modal usaha.
Seknas Fitra menyoroti laporan keuangan kuartal I 2025 PT Telkom Indonesia yang mengalami penurunan dari Rp37,4 triliun menjadi Rp36,6 triliun pada kuartal pertama 2025.
BTN siapkan restrukturisasi KPR bagi wartawan di tengah krisis industri media. Program rumah subsidi diluncurkan untuk 1.000 unit, berpeluang naik jadi 3.000.
Peningkatan kompetensi pegawai juga menjadi bagian dari strategi bisnis yang dijalankan.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapat keringanan pembayaran utang senilai Rp26,3 triliun melalui kesepakatan restrukturisasi utang bersama kreditur.
Polis para nasabah tersebut pun telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG). Namun, masih terdapat 0,3% pemegang polis Jiwasraya yang menolak skema restrukturisasi.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Sentosa mengungkapkan sebanyak 99,7% nasabah Jiwasraya telah menyetujui skema restrukturisasi polis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved