Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
INTERNATIONAL Finance Corporation (IFC), lembaga pinjaman swasta dari Grup Bank Dunia, secara tidak langsung mendukung puluhan proyek batu bara baru di seluruh Asia. Demikian menurut laporan terbaru, Klaim Kosong: Bagaimana Pendanaan Batubara Menembus Celah Hukum Paris Alignment oleh IFC. Laporan yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan Inclusive Development International, Recourse, dan Trend Asia, diterbitkan pekan lalu sebelum Pertemuan Tahunan Bank Dunia yang akan berlangsung di Marrakesh minggu depan.
"Kami menemukan bahwa IFC masih mendukung kapasitas batu bara baru melalui investasinya di bank dan lembaga keuangan lain, terlepas dari komitmennya untuk menyelaraskan investasi tersebut dengan Perjanjian Paris," ujar David Pred, direktur eksekutif Inclusive Development International. "Hal ini bertolak belakang dengan pembangunan berkelanjutan yang ingin dipromosikan oleh IFC dan tentu memiliki dampak yang sangat buruk bagi masyarakat yang terkena dampak batu bara di seluruh Asia dan penjuru dunia pada masa-masa iklim ekstrem seperti sekarang ini."
Pembangkit listrik tenaga batu bara baru berkapasitas 700 megawatt yang direncanakan bernama Jambi 2 berlokasi di Provinsi Jambi merupakan salah satu proyek baru yang secara tidak langsung didukung oleh IFC. Laporan baru ini berfokus pada Jambi 2 sebagai studi kasus tentang pinjaman IFC mendukung pengembangan batu bara baru dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Menurut aktivis dan masyarakat setempat yang diwawancarai oleh Inclusive Development International, Jambi 2 merupakan proyek yang tidak diinginkan ataupun dibutuhkan oleh provinsi tersebut. Proyek ini dinilai akan memperparah dampak buruk dari pengembangan batu bara di daerah tersebut, termasuk polusi udara, air, dan isu-isu kesehatan yang terkait. Namun, Postal Savings Bank of China--yang merupakan perantara IFC dan pemodal batu bara utama di wilayah tersebut--telah memberikan utang kepada pengembang Jambi 2 bernama China Huadian.
"Pengembangan batu bara yang sedang berlangsung di Indonesia, termasuk PLTU Jambi 2, akan mempercepat perubahan iklim dan konsekuensi-konsekuensi bencana yang ditimbulkannya," ujar Novita Indri, seorang juru kampanye energi Trend Asia, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/10). "Hal ini merupakan tamparan bagi Indonesia, negara kepulauan yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut dan telah mengalami kejadian cuaca ekstrem."
Postal Savings Bank of China sejauh ini merupakan penyandang dana terbesar bagi para pengembang batu bara dalam portofolio IFC. Menurut data yang dikumpulkan oleh Inclusive Development International dan dipublikasikan bersama laporan terbaru ini, IFC membeli saham ekuitas senilai US$300 juta di Postal Savings Bank pada 2015. Bank ini telah memberikan 418 miliar RMB atau senilai US$57,3 miliar dalam bentuk kredit tanpa syarat dan kredit proyek kepada perusahaan-perusahaan yang sedang membangun puluhan pembangkit listrik tenaga batu bara di wilayah Asia. Bank ini memberikan pinjaman ketika hampir sebagian besar industri keuangan mulai beralih dari batu bara yang mengimplikasikan keterlibatan IFC dan Kelompok Bank Dunia sebagai pihak yang masih membiayai proyek batu bara dan dampak-dampak buruknya bagi masyarakat dan juga terhadap iklim. Para penulis laporan menyerukan kepada IFC untuk memanfaatkan pengaruhnya sebagai pemegang saham utama untuk menghentikan Postal Savings Bank agar tidak lagi mendanai pengembangan batu bara.
"IFC akan terlihat sangat munafik jika mengizinkan klien perbankannya membiayai proyek-proyek seperti Jambi 2 dan pengembangan batu bara lain di Asia. Sementara pada saat yang sama IFC berjanji untuk menyelaraskan kegiatannya sesuai dengan Perjanjian Paris mengenai Perubahan Iklim," kata Kate Geary, salah satu direktur Recourse. "Meskipun mereka sudah berkomitmen untuk beralih dari batu bara di atas kertas, Grup Bank Dunia gagal untuk memastikan bahwa investasinya tidak mendukung proyek-proyek pembangkit listrik tenaga batu bara yang menjadi kontributor signifikan terhadap perubahan iklim dan memicu dampak buruk bagi masyarakat."
Situasi ini mulai terkuak setelah ada laporan bahwa masyarakat di Provinsi Banten bulan lalu mengajukan pengaduan resmi terhadap IFC karena terlibat dalam kegiatan pembangunan dua unit besar di kompleks mega PLTU batu bara Suralaya. Sebelumnya, keluhan serupa pernah disampaikan kepada IFC mengenai dukungannya terhadap ekspansi batu bara di Filipina. "IFC telah berkontribusi terhadap kerugian besar terkait ekspansi batu bara di banyak negara," tambah Pred. "Saat ini IFC memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan mencegah kerusakan lebih lanjut di masa depan dengan mewajibkan semua klien perantara keuangannya, termasuk Postal Savings Bank of China, untuk segera menghentikan pendanaan pengembangan batu bara." (Z-2)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved