Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mengusulkan agar para tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan tersebut, menurutnya, sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan para pendamping PKH.
“Saya sudah blusukan ke sejumlah tempat, menemui para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun para pendamping PKH guna menggali aspirasi mereka. Ternyata di lapangan masih terjadi ketimpangan, mulai dari aspek kesenjangan antara honor dengan beban kerja hingga masalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pendamping PKH,” terang Wisnu dalam keterangan pers, Jumat (29/9).
Dengan alih status tersebut, wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap ada peningkatan insentif dan honor bagi tenaga pendamping PKH.
Baca juga: Formasi PPPK Brebes dari Nakes Akhirnya Dikembalikan
Minimal, lanjutnya, honor mereka tidak lebih rendah dari upah minimum provinsi (UMP), khususnya bagi para pendamping yang bertugas di kota-kota besar, dan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dapat dibiayai oleh negara.
Anggota DPR Dapil Jawa Tengah I itu mengungkapkan kondisi para pendamping berada pada posisi yang memprihatinkan sekaligus dilematis di tengah kondisi naiknya harga kebutuhan pokok beras yang terjadi belakangan ini.
“Para KPM merasa sangat terbantu dengan adanya para pendamping PKH yang mengawal penyaluran setiap bansos dari pemerintah sampai tiba ke KPM. Namun di sisi lain, ternyata masih ada para pendamping PKH yang justru kesulitan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun apa daya, mereka tidak berhak memperoleh bansos dari pemerintah,” jelasnya.
Baca juga: Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 Dibuka, Cek Infonya Di Sini
Wisnu juga menyatakan, pada prinsipnya dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan kepastian bagi tenaga pendamping PKH untuk menjadi PPPK.
Wisnu menilai, dedikasi para pendamping PKH untuk menyukseskan program pemerintah, khususnya Kementerian Sosial tidak perlu diragukan. Mereka terbukti berhasil melaksanakan berbagai penugasan dari pusat dengan beban kerja yang tinggi.
“Ibu Kota Negara saja tetap dibangun kendati menuai banyak penolakan sejak awal. Masak tenaga pendamping PKH yang sudah mengabdi pada negara sejak tahun 2007, belum kunjung mendapat kepastian statusnya," jelasnya.
"Oleh karena itu kami akan terus mendorong dan mendukung langkah Kemensos mengusulkan kepada KementerianPAN-RB agar para pendamping PKH ini dinaikkan status mereka menjadi PPPK,” pungkas Wisnu. (RO/S-4)
MENTERI Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengusulkan agar status Pendamping Desa ditingkatkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Curiookids mempersiapkan anak-anak untuk menjadi seorang lifelong learner, seseorang yang haus akan pengetahuan dan mempunyai keterampilan.
PENGEMBANGAN petani milenial dan wirausahawan muda melalui Program YESS di Provinsi Jabar dinilai sukses oleh Kementerian Pertanian RI.
Salah satu AO inspiratif yang punya semangat juang tinggi di Sulawesi Selatan bernama Adelia Zulfikar.
Campur tangan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan bisa dilakukan melalui program pemberdayaan sosial yang memihak kepada masyarakat yang tidak mampu."
KEMENTERIAN Sosial memastikan sebanyak 1.130 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) Kabupaten Sampang dapat mengambil hak
BANTUAN sosial (bansos) bahan pokok (sembako) dari Presiden tahap I mulai didistribusikan.
PEMERINTAH mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahap dua di seluruh Indonesia melalui Himpunan Bank Pemerintah (Himbara).
SEBANYAK 370 peserta pendamping baru Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti Bimbingan Pemantapan (Bimtap)
PEMERINTAH akan memberi kesempatan pada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk studi banding ke luar negeri. Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan telah mendapatkan perintah dari presiden untuk melakukan seleksi kepada pendamping PKH di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved