Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA aksi bisnis PTPN Group membentuk sub holding Palmco khusus menggarap komoditas sawit dinilai dapat menghidupkan kembali para pekerja, petani kecil, dan masyarakat di sekitar lahan perkebunan dan rantai pasok (supply chain).
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengatakan pembentukan PalmCo diharapkan semakin memperkokoh keberadaan petani sawit rakyat sebagai mitra bisnis utama.
Baca juga: Sukses di Riau, PTPN akan Terapkan Peremajaan Sawit secara Nasional
Adapun pekerja dan masyarakat di sekitar kebun dapat dilibatkan dalam rantai pasok melalui koperasi. Sehingga, terjalin kemitraan saling menguntungkan antara petani, koperasi, dan perusahaan dari hulu hingga ke hilir.
Dia menilai kinerja PalmCo hasil klasifikasi entitas bisnis perusahaan berdasarkan komoditas akan membuat PalmCo lebih efisien ketimbang sebelumnya saat anak usaha PTPN Group dikelompokkan berdasarkan daerah operasi.
“Justru kami berharap pembentukan sub holding PalmCo ini bisa semakin mempermudah kemitraan yang terjalin dengan petani sawit agar menjadi lebih terpadu dan efisien,” jelasnya, di Jakarta, Senin (25/9).
Puteri Komarudin mencontohkan PTPN V saat ini memiliki kebun plasma sekitar 56,3 ribu hektare dengan melibatkan ribuan petani sawit. Dengan bergabung ke dalam PalmCo, dia berharap petani sawit semakin diperhatikan dan diberdayakan.
Baca juga: SPKS Mendorong Percepatan Sertifikasi Berkelanjutan Petani Sawit
Demikian juga dengan unit bisnis anak usaha lain yang akan dilebur ke sub holding PalmCo. Seperti diketahui, selain PTPN V, anak usaha PTPN yang akan dilebur ke dalam PalmCo adalah PTPN VI, XIII dan PTPN IV.
“Kehadiran PalmCo harus bermanfaat bagi kesejahteraan petani sawit. Misalnya, PalmCo bisa terus mendukung percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bagi petani yang menjadi mitra,” jelas lulusan Universitas Melbourne, Australia ini.
PalmCo, jelasnya, juga mendukung upaya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengakselerasi program PSR.
Tujuannya agar kebun sawit rakyat makin produktif sehingga pada sisi lain bisa juga menopang kebutuhan pasokan bahan baku bagi PalmCo untuk pengembangan crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya hingga program biodiesel.
“Dengan begitu, harapannya juga akan mendorong penyerapan produksi petani, perbaikan harga tandan buah segar (TBS), hingga mengangkat kesejahteraan petani sawit rakyat,” ujar Puteri Komarudin.
Baca juga: Aspekpir Gelar Workshop untuk Petani Sawit Milenial di Kalsel
Merespons soal transformasi BUMN perkebunan saat ini, terutama PTPN Group, legislator dari Dapil Jawa Barat VII ini berpesan agar PTPN Group bisa menjalankan bisnis usaha secara profesional, sehat, inovatif, berkelanjutan, dan good governance.
Perusahaan, jelasnya, perlu memperbaiki kinerja manajemen, terutama dari segi transparansi dan tata kelola perusahaan, sehingga bisa menghasilkan profit, bersaing dengan entitas perusahaan swasta, serta terhindar dari risiko moral hazards.
Dari sisi produksi, Puteri berharap PalmCo bisa meningkatkan penyediaan pasokan minyak goreng untuk kepentingan pasar domestik guna mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga yang membebani masyarakat. (RO/S-2)
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani.
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun atau hampir Rp10 triliun untuk mencapai hilirisasi sektor perkebunan.
BPDP Kementerian Keuangan fokus melaksanakan program peremajaan perkebunan kakao dengan target 5.000 hektare secara nasional pada 2026.
Momentum AOE 2026 menjadi ajang forum bisnis yang mempertemukan calon pembeli (buyer) dan investor.
Penyumbang inflasi tertinggi adalah awang merah 0,04 persen, telur ayam 0,03 persen. Karena itu, Pemprov Jatim menggelar pasar murah untuk menurunkan harga telur dan bawang merah.
Upaya memperkuat sistem komoditas berkelanjutan di Indonesia terus dikembangkan melalui kolaborasi lintas lanskap yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.
Generasi muda sawit harus dibekali keterampilan teknis, manajerial, hingga digital sehingga mampu menghadapi tantangan industri 4.0 dan memperkuat daya saing global.
Simposium tentang Komoditas, Modal, Konektivitas: Tiga Keunggulan Indonesia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved