Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAK cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satunya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, dan KPP Pratama Jakarta Gambir Satu berkolaborasi dengan JakPreneur Sawah Besar Jakarta Pusat serta Kecamatan Sawah Besar melalui program Business Development Services (BDS) tahun 2023.
Business Development Services (BDS) adalah program yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang memberikan pelatihan dan bimbingan perpajakan dalam rangka pembinaan UMKM. Program ini dirancang untuk membekali UMKM dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang perpajakan, pembukuan, pencatatan, perencanaan keuangan, pemasaran, dan aspek lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM.
Beberapa waktu lalu KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu menyelenggarakan seminar dan bazar produk-produk UMKM dengan tagline "UMKM Melaju Untuk Indonesia Maju." Menurut Denny Tri Satrianto, Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, "Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan produk-produk UMKM kepada para pengunjung bazar dan bagi peserta seminar agar mengetahui proses bisnis ekspor bagi UMKM serta proses pengadaan barang dan jasa kepada Instansi Pemerintah oleh UMKM melalui marketplace e-katalog."
Baca juga: Kisah Sukses Pelaku UMKM Pakaian Anak Berjualan Daring
Dua seminar menarik akan menjadi sorotan dalam kegiatan ini. Seminar pertama, "UMKM Siap Ekspor," akan menghadirkan narasumber Choirul Amin, pendiri dan CEO @ekspor.id. Sedangkan seminar kedua, "UMKM Tembus Marketplace: Pengadaan Instansi Pemerintah untuk UMKM Melalui E-katalog," akan menghadirkan pembicara Joko Wardoyo, National Head of Mbizmarket.
Partisipasi aktif instansi pemerintah, UMKM, dan masyarakat umum dalam program BDS tahun 2023 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan kontribusi yang lebih besar dari UMKM terhadap perekonomian Indonesia.
Baca juga: Strategi Ekspor yang Inovatif untuk UMKM
"Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi positif antara sektor publik dan swasta dalam mendukung perkembangan UMKM di Tanah Air," tutupnya.
Struktur birokrasi yang ada saat ini terlalu panjang, sehingga menciptakan celah penyimpangan yang kerap berulang.
KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait penggeledahan rumah pejabat pajak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved