Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan inflasi masih terkendali. Ia mengakui bahwa harga bahan pangan, salah satunya beras dapat menyebabkan inflasi.
Oleh karena itu saat ini, pemerintah tengah mengantisipasinya dengan menjaga stok beras tetap aman. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan beras pada keluarga penerima manfaat. Bantuan akan disalurkan dalam waktu tiga bulan September, Oktober dan November 2023.
"Kalau inflasi saya kira masih akan terjaga di sekitar 3," terang presiden seusai mengecek stok beras di Gudang Milik Badan Umum Logistik (Bulog), Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9).
Baca juga: Jokowi Ajak Italia Kembangkan Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik
Jokowi berkunjung ke Gudang Bulog di dua titik yakni Gedung Bulog Dramaga, Bogor juga di Komplek Pergudangan Sunter Timur II, Kelapa Gading, Jakarta. Tujuannya untuk mengecek stok beras yang tersedia. Selain melakukan pengecekan, Jokowi juga memberikan bantuan pangan pada keluarga penerima manfaat.
Bantuan pangan berupa beras diberikan pada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Total beras yang disalurkan sebagai bantuan pangan sebanyak 210ribu ton. Bantuan itu diserahkan presiden secara simbolis.
Baca juga: Jokowi Tegaskan Menteri Tak Perlu Mundur saat Nyapres
"Karena yang kita berikan ini 210ribu ton bukan barang sedikit loh. Kepada 21,3 juta penerima," terang Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa harga bahan pangan sedang mengalami kenaikan. Oleh karena itu, beberapa negara seperti India, menahan untuk tidak mengekspor beras mereka demi memastikan stok dalam negeri aman.
"Ya karena semua negara naik. Ini sama seperti barang-barang yang lain. Bahan Bakar Minyak (BBM) juga gitu kan. Kalau harga pasar dunia naik, pasti dalam negeri kekerek (terkerek naik). Ini harga pangan juga seperti itu apalagi beberala negara menstop untuk tidak mengekspor beras seperti India yang produksinya gede. Ekspornya biasanya gede stop," ucapnya.
Seperti halnya beras, imbuh Jokowi, negara penghasil gandum yakni Rusia dan Ukraina juga menghentikan ekspor. Kenaikan harga pangan dunia serta banyaknya negara yang menghentikan ekspor, terang Jokowi, membuat Indonesia perlu melakukan manajemen tata kelola beras untuk mencegah harga beras naik.
Jokowi menyampaikan dengan ketersediaan stok yang memadai, pemerintah akan menyalurkan beras dari gudang-gudang milik Bulog ke pasar-pasar serta memberikan bantuan pada masyarakat penerima manfaat. Itu dilakukan agar tidak terjadi kenaikan harga beras akibat kelangkaan yang menyebabkan inflasi.
"Yang paling penting manajemen tata kelola kita dalam menghadapi itu (krisis) punya. Yang penting itu juga nanti ini setelah ritel semua diguyur (beras) oleh Bulog, (pasar induk) Cipinang diguyur oleh Bulog kemudian masyarakat juga diberi ini juga. Ini kayak operasi pasar memberikan ke rakyat itu sehingga stok-stok di rakyat, stok di gudang swasta semuanya ada," papar Jokowi. (Z-10)
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) akan menugaskan Perum Bulog untuk menambah serapan beras satu juta ton sampai akhir tahun ini.
DIREKTUR Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani memastikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak diselewengkan oleh para pengecer, atau kemungkinan terjadi kasus pengoplosan.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Hingga saat ini tidak ditemukan indikasi beras oplosan di wilayah Kabupaten Brebes, dan kondisi tersebut akan terus dijaga.
Petugas gabungan Satgas Pangan di sejumlah daerah di Jawa Tengah terlihat turun dan mendatangi pasar tradisional dan langsung melakukan pengecekan para pedagang dan distributor beras.
kenaikan harga gabah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium yang tidak berubah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengoplosan beras
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved