Kompleks Istana Presiden IKN Ditargetkan Rampung Juni 2024

KETUA Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Danis H Sumadilaga menargetkan pembangunan istana dan kantor presiden di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rampung pada Juni 2024.

Ia menjelaskan progres pembangunan gedung istana negara dan lapangan upacara sebesar 22,1%. Sedangkan, untuk pembangunan bangunan gedung kantor presiden mencapai 27,5%.

"Sekitar Juni 2024 kita bakal rampungkan, dan pada Juli itu commissioning atau pengujian operasional semuanya," ujar Danis saat meninjau langsung pembangunan KIPP bersama awak media, Rabu (23/8).

Baca juga : Swasta Minat Menjadi Investor IKN, Segera Bangun Rumah Sakit dan Mal

Sejumlah alat berat seperti dozer, alat gali atau eskavator terlihat dalam aktivitas pengerjaan proyek pembangunan di area ring 1 Nusantara. Rencananya upacara 17 Agustus pada 2024 digelar di area sumbu kebangsaan atau persisnya di depan proyek istana presiden di IKN.

Baca juga : Bila Tak Direvisi, UU IKN Bisa Berisiko

Danis menerangkan bilah-bilah sayap garuda kantor presiden di ibu kota baru bakal dipasang pada September tahun ini. Diketahui bahwa bilah terbuat dari kuningan dengan bentuk kepakan sayap sepanjang 200 meter dengan tinggi 76 meter dan lebar 30 meter.

"Total ada 4.000 keping bilah. Bilah garuda kita akan bawa dari Bandung. Pemasangan pertama itu September dengan seribu keping bilah," jelasnya.

Ketua Satgas menyebut total nilai investasi kompleks istana presiden di IKN mencapai Rp54-Rp55 triliun. Pembangunan istana presiden beriringan dengan pengerjaan bangunan empat kantor kementerian koordinator (kemenko), kantor lembaga dan rumah jabatan tapak menteri (RJTM) di KIPP. Sebanyak 36 RJTM ditargetkan rampung dan akan dihuni sebulan menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-79 atau pada Juli 2024.

Dalam pantauan Media Indonesia, terlihat empat bangunan konstruksi rumah pejabat menteri koordinator telah berdiri kokoh. Proyek ini digarap Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PU-Pera dengan masing-masing dua lantai bangunan. Luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1.000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi.

Dalam kesempatan yang sama, Team Leader Manajemen Konstruksi Induk (MKI) Pembangunan IKN Nusantara Barnard Sahat R. Hutapea mengakui ada keterlibatan asing dalam pengawasan konstruksi pembangunan KIPP IKN. Namun, diklaim minim keterlibatannya.

Pihak asing yang dimaksud ialah Japan International Cooperation Agency (JICA), lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jepang.

"Pengawas proyek tetap dari lokal. Cuma ada namanya intermittent visit (kunjungan bersela) dari JICA Jepang. Mereka tidak menerus datang, hanya sebulan sekali datang ke sini," ungkapnya.

Sahat menuturkan JICA bertugas memastikan quality assurance (QA) atau sistem manajemen kualitas yang diterapkan dalam membangun IKN sesuai standar internasional. JICA diketahui juga mengirimkan ahli atau insinyur dari Jepang dalam rangka quality assurance.

"Jadi mereka mengeceknya bukan setiap hari. Mereka istilahnya bekerja untuk menjamin mutu proyek-proyek yang berlangsung. Dan juga tidak ada pengawasan dari Amerika Serikat atau Tiongkok," tutupnya. (Z-8)