Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMANFAATAN bonus demografi harus benar-benar maksimal dengan merealisasikan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa.
"Bonus demografi yang kita miliki harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka merealisasikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/8), jelang HUT ke-78 Kemerdekaan RI.
Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi pada 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Baca juga: PPP: Sandiaga Uno Tepat Jadi Cawapres, Bisa Kawal Bonus Demografi
Namun, ujar Lestari, sejumlah tantangan masih harus dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan generasi muda yang berkualitas, karena belum maksimalnya penerapan sistem pendidikan nasional dan belum meratanya layanan kesehatan kepada masyarakat.
Rerie, sapaan akrab Lestari menilai secara umum belum terjadinya link and match antara sistem pendidikan dan dunia kerja juga merupakan tantangan yang harus segera dijawab, agar bonus demografi penduduk usia produktif dapat secara signifikan menggerakkan perekonomian.
Masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum mampu merespons perkembangan kebutuhan pasar kerja, tambah Rerie, menjadi salah satu penyebab produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal.
Hasil survei IMD World Digital Competitiveness Ranking pada 2021, menempatkan Indonesia pada peringkat 37 dunia dari total 64 negara.
Baca juga: Bonus Demografi, Penduduk Muda Berperan Penting Angkat Literasi Pasar Keuangan
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah di sektor pendidikan segera menerapkan sistem pendidikan yang mampu memasok SDM siap pakai di dunia kerja.
Selain itu, tegas Rerie, untuk menjaga agar penduduk usia produktif bisa terus berkarya dengan baik pemerataan layanan kesehatan sangat diperlukan, di tengah dampak perubahan iklim yang terjadi dewasa ini.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pemanfaatan bonus demografi ini membutuhkan perencanaan matang dan terukur di sejumlah sektor.
Sebab, tegasnya, bila bonus demografi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik, berpotensi menjadi beban dalam proses pembangunan negeri ini. (Z-6)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kebijakan pemerintah menunda akses akun digital, termasuk media sosial, bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan langkah penting.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
Perkembangan dunia digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, dari ancaman yang menyertainya.
Komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas, harus konsisten diwujudkan dengan dukungan semua pihak.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam meningkatkan kualitas SDM.
Dirjen Polpum Kemendagri, Akmal Malik mendorong agar rumah ibadah di Indonesia tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.
pemerintah perlu refleksi dan berkolaborasi untuk menjamin hak serta memberikan kesejahteraan bagi warga negara. Hal itu ia katakan merespons kasus anak SD yang bunuh diri di NTT.
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025
Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan dalam inklusi dan literasi keuangan nasional, termasuk pembentukan dewan baru yang fokus pada kesejahteraan keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved