Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMANFAATAN bonus demografi harus benar-benar maksimal dengan merealisasikan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa.
"Bonus demografi yang kita miliki harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka merealisasikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/8), jelang HUT ke-78 Kemerdekaan RI.
Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi pada 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Baca juga: PPP: Sandiaga Uno Tepat Jadi Cawapres, Bisa Kawal Bonus Demografi
Namun, ujar Lestari, sejumlah tantangan masih harus dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan generasi muda yang berkualitas, karena belum maksimalnya penerapan sistem pendidikan nasional dan belum meratanya layanan kesehatan kepada masyarakat.
Rerie, sapaan akrab Lestari menilai secara umum belum terjadinya link and match antara sistem pendidikan dan dunia kerja juga merupakan tantangan yang harus segera dijawab, agar bonus demografi penduduk usia produktif dapat secara signifikan menggerakkan perekonomian.
Masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum mampu merespons perkembangan kebutuhan pasar kerja, tambah Rerie, menjadi salah satu penyebab produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal.
Hasil survei IMD World Digital Competitiveness Ranking pada 2021, menempatkan Indonesia pada peringkat 37 dunia dari total 64 negara.
Baca juga: Bonus Demografi, Penduduk Muda Berperan Penting Angkat Literasi Pasar Keuangan
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah di sektor pendidikan segera menerapkan sistem pendidikan yang mampu memasok SDM siap pakai di dunia kerja.
Selain itu, tegas Rerie, untuk menjaga agar penduduk usia produktif bisa terus berkarya dengan baik pemerataan layanan kesehatan sangat diperlukan, di tengah dampak perubahan iklim yang terjadi dewasa ini.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pemanfaatan bonus demografi ini membutuhkan perencanaan matang dan terukur di sejumlah sektor.
Sebab, tegasnya, bila bonus demografi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik, berpotensi menjadi beban dalam proses pembangunan negeri ini. (Z-6)
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meski telah disahkan sejak 2022
Upaya perlindungan anak dari dampak negatif dunia maya harus menjadi perhatian semua pihak.
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan butuh kehati-hatian dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan dampak gejolak ekonomi global.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) membagikan lebih dari 2.000 paket makanan berbuka puasa (takjil) kepada tenaga kerja bongkar muat (TKBM), sopir truk dan masyarakat sekitar
Sebanyak 1.300 anak yatim menerima santunan dari Yayasan Agung Podomoro Land (YAPL) bersama PT Agung Podomoro Land Tbk
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Presiden Peabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan senantiasa membersamai para guru.
PENYESUAIAN/penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya berpotensi merembet pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved